Potretone.com, Sanana (Malut) – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, kecewa krenena tuntutannya tak tersampaikan ke DPRD dan Pemda Kepulauan Sula.
Menurut Jisman, Seharusnya kondisi urgensi pendidikan di Kepulauan Sula saat ini menjadi perhatian penuh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan dan juga DPR sebagai wakil rakyat, mereka harus berkantor agar segala bentuk keluh kesah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat bisa di gubris sebagai bahan untuk dikaji dan ditindaklanjuti demi kepentingan rakyat.
“Jujur saya cukup kecewa dengan dua lembaga eksekutif dan juga legislatif yang kira menjadi rumah dimana rakyat datang untuk menyampaikan segala bentuk keresahan yang di rasakan saat ini,”ucap Presiden BEM STAI Babussalam Sula, Jisman Leko kepada media, Kamis (5/9/24).
Kedatangan Massa Aksi di gedung DPRD Kepulauan Sula, Lanjut Jisman, untuk menyampaikan berbagai macam tuntutan yang akan disampaikan kepada DPRD Kepulauan Sula.
Bukan hanya itu, Jisman juga mengatakan, kehadiran massa aksi dengan tujuan untuk berdialog atau berdiskusi bersama Pemda dan DPRD Kepulauan Sula untuk mencari solusi demi tercapainya cita-cita bersama dalam pengembangan sumber daya manusia atau generasi Sula kedepan.
“Kami datang di kantor DPR dan juga kantor bupati dengan tujuan diskusi bersama dengan beberapa tuntutan yang kemudian kami bawa yakni terkait dengan perhatian pemerintah daerah kepulauan sula dan juga DPRD Sula dengan Kampus kami STAI Babussalam yang setiap tahun terus menyuplai puluhan bahkan ratusan Sumber Daya Manusia untuk berkontribusi di negeri ini.”ucap Jisman.
“Saat kami tiba bupati atau wakil bupati tak berkantor dan juga 25 DPRD juga tak berkantor padahal seharusnya ini masi waktunya berkantor, apalah daya jika sebagai wakil rakyat dan juga bupati yang kita harapkan terus mengabaikan kepentingan rakyat.”terangnya.
Apalagi saat ini mendekati momentum pilkada 2024 mereka lebih memfokuskan diri ke kepentingan partai politik dan juga kepentingan untuk mencalonkan diri sehingga hal-hal yang kemudian menjadi kepentingan rakyat di abaikan.
Oleh karena itu, adapun beberapa tuntutan yang kami sampaikan diantaranya sebagai berikut.
1. Bupati segera teken MOU dengan kampus STAI Babussalam Sula
2. Sebagian APBD harus dihibahkan ke kampus untuk pembangunan kampus dan untuk beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu
3. DPR pada saat paripurna atau rapat pembahasan anggaran APBD harus ada juga sebagian anggaran di alokasikan ke kampus demi pengembangan sumber daya manusia di kampus.
4. Segera aktif Bus Airroro untuk sebagai transportasi masyarakat pulau Sula dan mangoli.
5. DPR Harus turun ke pasar untuk merespon kepentingan pedagang kaki lima yang Terus mengeluh karena daya jual beli saat ini menurun
6. DPR segera buat Perda terkait stabilitas harga komoditi di Sula.
(Rls)
