banner 728x90
BeritaDaerah

Kebohongan Demi Sebuah Pencitraan untuk Melanggengkan Kekuasaan

187
×

Kebohongan Demi Sebuah Pencitraan untuk Melanggengkan Kekuasaan

Sebarkan artikel ini

PO Sanana (Malut) Beredarnya photo dan video terbaru dari pembangunan RSP. FAM Dofa di desa Dofa Kec. Mangoli Barat menjadi bukti ‘kebohongan’ dari seorang Kepala Daerah (Bupati Sula) Fifian Adeningsi Mus/FAM dan Kadisnya Suryati Abdullah (Ka. Dinas Kesehatan Pemda Sula).

Ini menjadi catatan Potretone.com, dimana sebelumnya kedua pejabat publik ini kompak meninabobokan masyarakat dengan kabar bahwa RSP. FAM Dofa pembangunannya sudah rampung 100% dan siap untuk diresmikan serta di operasikan.

banner 728x90
Foto : Kondisi RS FAM Dofa Kec. Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara 

Namun dari photo dan video yang beredar, apa yang dikatakan dua pejabat tadi sangat jauh dari kenyataan, bahkan secara kasat mata terlihat bahwa RS tersebut tidak layak untuk digunakan dengan lantai yang amblas dan tiang penyangga bangunan yang miring akibat longsor.

Foto : Kondisi RS FAM Dofa Kec. Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara

Lalu apakah kebohongan ini dilakukan demi sebuah pencitraan, agar mereka layak untuk melanggengkan kekuasaan ? Maklum diakhir jabatan Bupati FAM segala pengaruh akan menjadi pertaruhan untuk melanjutkan kekuasan, namun pada tanggal 27 November 2024 nanti rakyat yang menentukan.

Sehingga sebaiknya Bupati FAM dan Kadinkes Suryati Abdullah bisa membuktikan, bahwa masyarakat Sula bahagia di bidang kesehatan, bukan sebaliknya hanya pencitraan yang dibalut sebuah kebohongan. (RL)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.