Oleh: Mohtar Umasugi
Menjelang pelaksanaan Kongres HPMS ke-4 di Kota Ternate pada 11–12 Januari 2026, ruang-ruang diskusi internal organisasi mulai dipenuhi oleh satu pertanyaan mendasar: ke mana HPMS akan diarahkan, dan dengan cara berpikir seperti apa organisasi ini akan dipimpin? Kongres, dalam tradisi organisasi mahasiswa, bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan momentum refleksi kolektif—tentang nilai, orientasi, dan tanggung jawab sejarah yang sedang dipikul bersama.
Dari Sula, saya memandang kongres ini berada di simpang sejarah. Bukan semata karena munculnya sejumlah kandidat Ketua PP HPMS, melainkan karena pertaruhan watak kepemimpinan organisasi: apakah HPMS akan tetap hidup sebagai paguyuban intelektual atau justru meluncur menjadi sekadar perkumpulan administratif.
Ferdinand Tönnies pernah membedakan antara Gemeinschaft (paguyuban) dan Gesellschaft (perkumpulan). Paguyuban dibangun atas ikatan nilai, kesadaran kolektif, dan kedekatan moral; sementara perkumpulan berdiri di atas kepentingan, fungsi, dan kalkulasi rasional semata.
Dalam konteks ini, HPMS sejatinya lahir dan tumbuh sebagai Gemeinschaft ruang kaderisasi yang menyatukan identitas, gagasan, dan tanggung jawab sosial. Maka, kepemimpinan HPMS tidak cukup dikelola dengan logika prosedural belaka, tetapi harus dirawat dengan kesadaran nilai dan visi kebersamaan.
Munculnya kader yang menyatakan sikap sebagai kandidat Ketua PP HPMS adalah hal yang sah secara organisasi dan demokratis secara etika. Namun, di titik inilah kita perlu bersikap jujur dan kritis: kandidat bukan sekadar mereka yang berani maju, melainkan mereka yang mampu membaca sejarah organisasi dan menerjemahkannya menjadi arah masa depan.
Kepemimpinan organisasi mahasiswa tidak lahir dari keberanian deklaratif semata. Ia tumbuh dari proses panjang: keterlibatan aktif, kepekaan membaca persoalan kader dan daerah, serta kemampuan merawat dialektika internal organisasi. Dalam perspektif ini, ketua umum bukan pusat kekuasaan, melainkan penjaga arah dan penuntun nilai.
Kuntowijoyo mengingatkan pentingnya kesadaran sejarah dalam setiap praksis sosial. Tanpa kesadaran sejarah, gerakan mudah terjebak pada rutinitas dan kehilangan makna transformatifnya. HPMS hari ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya sibuk mengelola struktur, tetapi juga mampu menafsirkan sejarah HPMS sebagai modal perubahan. Kongres bukan ruang ahistoris; ia adalah mata rantai dari perjalanan panjang organisasi yang pernah melahirkan gagasan, kritik, dan keberpihakan pada problem umat dan daerah.
Di sinilah pentingnya membaca motif di balik kandidasi. Ada yang maju karena merasa terpanggil oleh stagnasi organisasi. Ada yang maju karena ingin mencoba. Ada pula yang maju karena ketakutan—takut HPMS jatuh ke tangan kepemimpinan yang tidak dipahaminya. Semua motif itu manusiawi. Namun, organisasi sebesar HPMS membutuhkan lebih dari sekadar motif personal; ia menuntut visi yang diuji oleh gagasan, rekam jejak, dan kerja nyata.
Kita perlu waspada terhadap gejala kandidasi instan, ketika keberanian maju tidak dibarengi dengan kedalaman pemikiran dan kematangan organisasi. HPMS bukan panggung eksperimentasi ego kepemimpinan. Ia adalah ruang kaderisasi, tempat ide dan komitmen diuji dalam praksis yang konkret dan berkelanjutan.
Nurcholish Madjid (Cak Nur) pernah menegaskan bahwa kepemimpinan sejati adalah amanah, bukan privilese. Dalam konteks organisasi mahasiswa, jabatan bukanlah tujuan, melainkan sarana pengabdian. Karena itu, kepemimpinan HPMS ke depan harus dibangun di atas etika keikhlasan, keterbukaan berpikir, dan tanggung jawab moral, bukan sekadar hasrat berkuasa atau pengakuan simbolik.
Sebagai organisasi paguyuban, HPMS memikul tanggung jawab ganda: merawat solidaritas internal sekaligus membangun kontribusi eksternal bagi daerah dan bangsa. Ketua PP HPMS ke depan harus mampu menjembatani keduanya, menghidupkan diskursus intelektual sekaligus menggerakkan kerja-kerja strategis yang relevan dengan persoalan kepulauan Sula dan Maluku Utara.
Kongres ke-4 ini, tidak boleh direduksi menjadi arena kontestasi personal. Ia harus menjadi forum adu gagasan dan adu visi, tempat para kandidat diuji bukan oleh seberapa luas dukungan pragmatis yang dimiliki, melainkan oleh kedalaman cara berpikir dan keberanian moral dalam membaca tantangan organisasi ke depan.
Dari Sula, saya ingin menegaskan satu hal: jangan menggadaikan HPMS demi ambisi jangka pendek. Siapa pun yang terpilih, ia harus lahir dari proses yang sehat, proses yang menjunjung tinggi etika organisasi, kejujuran intelektual, dan kesadaran sejarah.
Di simpang sejarah inilah para kandidat diuji. Bukan hanya oleh forum kongres, tetapi oleh nilai-nilai yang sejak awal melahirkan HPMS itu sendiri.
Selamat berkongres !…
Penulis adalah: ” Akademisi STAI, Kordinator Presidium MD KAHMI Kepulauan Sula dan Ketua ORDA ICMI kepulauan Sula ‘”
