Potretone.com, Ternate,- Provinsi Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai pusat hilirisasi emas dan nikel. Daerah ini juga menyandang predikat sebagai produsen kelapa terbesar ke-4 di Indonesia.
Hal ini kembali ditegaskan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Hilirisasi Kelapa dan Reforma Agraria di Hotel Muara, Kamis (27/11/25).
Dalam pemaparannya, Gubernur menjelaskan bahwa produksi kelapa di Maluku Utara saat ini mencapai 6 juta butir per hari, atau sekitar 1,8 miliar butir per tahun.
“Jika produktivitas ditingkatkan dan dilakukan peremajaan, angka ini bisa naik hingga 3 miliar butir per tahun,” tegas Gubernur Sherly Laos.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini kelapa hanya dipanen dan dikirim dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah produk kelapa justru mengalir keluar Maluku Utara, sementara petani di desa tetap berada pada posisi tawar yang lemah.
“Ini yang harus kita ubah, mulai hari ini,” tandasnya.
Dukungan terhadap program hilirisasi juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Asisten I Setda, Sutomo Teapon, S.STP, yang hadir mewakili Bupati.
Sutomo menegaskan bahwa hilirisasi kelapa adalah program nasional yang harus disambut baik oleh semua daerah, termasuk Kepulauan Sula sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi perkebunan kelapa dan cengkeh yang besar.
Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Sula bersama PT Halmahera Agro Lestari Perkasa baru saja menuntaskan survei komoditas dan penyusunan konsep hilirisasi sektor perkebunan, khususnya kelapa dan cengkeh.
“Kami mendorong survei lapangan dan dialog dengan para petani di Pulau Sulabesi dan Mangoli. Kehadiran investor harus dipastikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi daerah,” ujar Sutomo.
Sebelum implementasi hilirisasi berjalan, Sutomo menegaskan bahwa instansi teknis wajib melakukan penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator utama kesejahteraan petani.
“NTP mengukur kemampuan petani dari hasil produksi yang dijual dibandingkan dengan kebutuhan mereka, baik kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga,”jelasnya.
Langkah tersebut dianggap penting agar program hilirisasi tidak hanya menguntungkan industri, tetapi juga mengangkat kesejahteraan petani kelapa di Kepulauan Sula.
(Tim)
