banner 728x90
BeritaDaerah

Warga Desak Kades Segera Pasang Baliho APBDes Tahun Anggaran 2025

30
×

Warga Desak Kades Segera Pasang Baliho APBDes Tahun Anggaran 2025

Sebarkan artikel ini

Potretone.com, Sanana,- Masyarakat Desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat, mendesak Kepala Desa (Kades) agar segera memasang baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Tuntutan tersebut muncul sebagai bentuk keprihatinan masyarakat terhadap keterlambatan penyampaian informasi publik yang menjadi hak masyarakat desa.

Salah seorang warga Desa Wai Ina, Amril Upara, Menurutnya hingga bulan September ini, belum terlihat adanya baliho APBDes yang biasanya dipasang di tempat strategis seperti kantor desa atau balai desa. Padahal, publikasi anggaran desa merupakan bagian dari kewajiban pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

banner 728x90

“Kami sebagai warga ingin tahu berapa anggaran desa tahun ini, digunakan untuk apa saja, dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Ini bukan untuk mencampuri, tapi sebagai bentuk pengawasan,” ujarAmril

Desakan tersebut mengacu pada regulasi yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pemerintah Desa wajib menginformasikan APBDes kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti baliho, papan pengumuman, atau media lainnya”

Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (yang prinsipnya masih relevan dalam semangat keterbukaan hingga tahun-tahun berikutnya) juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa.

Transparansi ini bertujuan agar masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan anggaran. (**)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretone.com, Sanana,- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menuai kritik keras setelah hingga kini belum juga menyerahkan hasil temuan proyek bermasalah kepada aparat penegak hukum (APH), meski telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP), meminta dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga turun melakukan uji petik lapangan di sejumlah proyek pemerintah daerah.

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap bungkam ditunjukkan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Tamrin S. Zaidin, saat dikonfirmasi wartawan terkait pernyataan Ketua Pansus, Julkifli Umagapi, yang menyebut kondisi internal pansus “tidak stabil” sehingga sejumlah temuan lapangan, termasuk dugaan proyek mangkrak, belum dapat direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).