banner 728x90
BeritaDaerah

Sosialisasi Pengelolaan Risiko Bencana Digelar BPBD Halut, Libatkan Forkopimda dan Aparat Desa

20
×

Sosialisasi Pengelolaan Risiko Bencana Digelar BPBD Halut, Libatkan Forkopimda dan Aparat Desa

Sebarkan artikel ini

Potretone.com, Halut,- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Risiko Bencana di Aula Kantor BPBD Halut, sekitar pukul 09.50 WIT, Kecamatan Tobelo. pada Rabu, (3/9/25).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPBD, berbagai unsur Forkopimda, aparatur pemerintahan Kecamatan dan pemerintah desa, se-Kabupaten Halmahera Utara.

banner 728x90

Dalam sambutannya, Kepala BPBD Halut Hentje Hetharia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mengedukasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana.

Sepanjang tahun ini, Halmahera Utara sudah mengalami hampir 100 kejadian bencana, mulai dari erupsi Gunung Dukono, angin puting beliung, hingga kebakaran. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran guna memperkuat mitigasi dan respons terhadap bencana,” ujar Hentje Hetharia.

Pada kesempatan itu, Ia juga menekankan pentingnya identifikasi risiko dalam setiap pembangunan di desa serta peran aktif aparat desa dalam menyampaikan informasi dan kesiapan menghadapi bencana kepada masyarakat.

Selain itu acara ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris BPBD Halut, Fredy Salama, yang menjelaskan empat pilar utama penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Pencegahan melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana, edukasi masyarakat, tata ruang yang aman, dan sistem peringatan dini.

2. Respon cepat menekankan pentingnya tidak panik, menyelamatkan diri dan orang terdekat, serta mengikuti jalur evakuasi.

3. Pemulihan memulihkan kondisi fisik dan psikologis masyarakat pasca bencana secara bertahap.

4. Pembersihan menangani dampak bencana dengan aman melalui penggunaan alat pelindung, sanitasi, dan pemisahan limbah.

Diskusi tersebut menghasilkan beberapa poin penting, seperti peningkatan kesiapsiagaan melalui mitigasi risiko, edukasi, kolaborasi pengetahuan lokal dan ilmiah, serta pengembangan sistem tanggap darurat yang lebih efektif, termasuk pembangunan infrastruktur drainase dan rumah tahan gempa. (Cen)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretone.com, Sanana,- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menuai kritik keras setelah hingga kini belum juga menyerahkan hasil temuan proyek bermasalah kepada aparat penegak hukum (APH), meski telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP), meminta dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga turun melakukan uji petik lapangan di sejumlah proyek pemerintah daerah.

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap bungkam ditunjukkan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Tamrin S. Zaidin, saat dikonfirmasi wartawan terkait pernyataan Ketua Pansus, Julkifli Umagapi, yang menyebut kondisi internal pansus “tidak stabil” sehingga sejumlah temuan lapangan, termasuk dugaan proyek mangkrak, belum dapat direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).