banner 728x90
BeritaDaerah

Polres Sula Berikan Bansos Kepada Purnawirawan Polri

16
×

Polres Sula Berikan Bansos Kepada Purnawirawan Polri

Sebarkan artikel ini

Potretone.com, Sanana (Malut) – Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-78, Polres Sula menunjukkan kepeduliannya terhadap purnawirawan polri dengan menyerahkan bansos, pada Kamis (20/6/24).

Penyerahan bansos ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muh Hartanto, S.I.K, yang didampingi oleh Wakapolres Kompol Saiful Egal, S.A.P beserta Para Pejabat Utama Polres.

banner 728x90

Kehadiran Kapolres Sula beserta Pejabat Utama Polres Sula mendapatkan sambutan hangat dari keluarga Purnawirawan Polri yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan dan telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi.

Kapolres Sula menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian Polri terhadap para keluarga Purnawirawan Polri itu sendiri.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Polri untuk lebih mendekatkan diri dengan purnawirawan polri juga.

“Kami tidak hanya berfokus pada tugas-tugas keamanan saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial dan peduli terhadap keluarga Polri itu sendiri.” Pintanya. (**)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.