banner 728x90
BeritaDaerahPolitik

Pleno Terbuka, Kapolres Kab. Pulau Taliabu Menjamin Keamanan Dan Ketertiban Saat Pleno

32
×

Pleno Terbuka, Kapolres Kab. Pulau Taliabu Menjamin Keamanan Dan Ketertiban Saat Pleno

Sebarkan artikel ini

PotretOne.com, Taliabu – Kapolres Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, siap menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten. Informasi yang dihimpun media PotretOne.com, melalui InfoPublik.id, Rabu (28/2/24).

Dalam ketarangan beritanya, Kapolres Kab. Pulau Taliabu, AKBP Totok Handoyo, mengatakan usai pengawasan Pengumutan Suara Ulang (PSU) di Desa Tabona Kecamatan Tabona dan akan kesiapan kawal pleno KPUD Kabupaten Pulau Taliabu.

banner 728x90

“Pengamanan seperti biasa, semoga tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan,”ujar Kapolres Kab. Taliabu, AKBP Totok Handoyo, dikutipan dari berita InfoPublik.id

Sementara itu Kapolres Kab. Taliabu, AKBP Totok Handoyo menambahkan, pelaksanaan pleno hasil rekapitulasi pada pemilihan baik Presiden, DPD RI, DPRD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten, tetap dilakukan pengamanan sampai pada selesai.

“Harapan saya semoga pleno berjalan lancar sesuai harapan kita bersama,”harap Kapolres Kab. Taliabu, AKBP Totok Handoyo, dikutipan dari berita InfoPublik.id

Selanjutnya, Perisiapan Anggota Polres Kabupaten Pulaua Taliabu kurang lebih sekita, 20 personil yang akan di kerahkan untuk turut hadir mengamankan Pelaksana Pleno pada 01 Maret 2024.

“Tujuan pengamanan ini dilakukan guna menjamin keamanan dan keterbukaan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan adanya kehadiran petugas Keamanan diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan yakin bahwa proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan transparan,” ucap salah satu Anggota Polres Kab. Taliabu yang tidak sempat sebut namanya. (Uki)

banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Proyek pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, senilai Rp6,19 miliar yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 hingga kini belum juga rampung. Proyek yang semestinya menjadi fasilitas pelayanan publik itu justru terhenti dan diduga mangkrak setelah pekerjaan fisik tidak dilanjutkan pada 2024.

banner 728x90