PotretOne.com, Sorong Selatan,- Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya menggelar kegiatan penyaluran aspirasi dan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, serta kaum perempuan di Kabupaten Sorong Selatan, Minggu, (21/12/2025)
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I MRP Papua Barat Daya, Susance Saflesa, S.Th., M.Si, dan menjadi bagian dari agenda resmi MRP di satu kota dan lima kabupaten se-Papua Barat Daya.
Sarce Saflesa menjelaskan, kegiatan penyerapan aspirasi ini dilakukan sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota MRP, dengan keterwakilan unsur adat, perempuan, dan agama.
“Di Sorong Selatan sendiri ada dua perwakilan adat, dua perwakilan perempuan, dan satu perwakilan agama. Kami turun langsung ke masyarakat untuk mendengar aspirasi mereka,” ujar Sance.
Dari hasil diskusi bersama masyarakat, Sarce menyebut persoalan limbah kelapa sawit menjadi isu paling krusial yang disampaikan warga, khususnya masyarakat adat di wilayah Kais hingga Kokoda.
“Limbah sawit sudah mencemari sungai, menyebabkan banjir, dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat. Sungai adalah sumber air minum, mandi, hingga tempat mencari ikan,” jelasnya.
Ia menegaskan, MRP Papua Barat Daya mendorong kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan sawit agar pengelolaan limbah memiliki sistem yang jelas dan tidak merugikan masyarakat.
Dalam waktu dekat, MRP juga dijadwalkan akan turun langsung ke lokasi perusahan kelapa sawit bersama masyarakat terdampak untuk melihat kondisi riil di wilayah Sorong Selatan.
Selain sawit, persoalan noken turut menjadi perhatian. Menurut Sance, banyak mama-mama Papua yang menggantungkan hidup dari pembuatan noken, namun mengalami kesulitan dalam pemasaran.
“Proses pembuatan noken itu lama, dari mencari bahan sampai finishing. Tapi harga jualnya tidak seimbang, bahkan dalam seminggu hanya terjual dua atau tiga,” ungkapnya.
MRP mendorong adanya perubahan pola produksi, mulai dari penyediaan lahan bahan baku hingga sistem distribusi, agar noken bisa lebih terjangkau dan tetap bernilai ekonomi.
juga menegaskan pentingnya kurikulum noken di sekolah-sekolah Papua Barat Daya sebagai identitas Orang Asli Papua (OAP).
“Noken bukan sekadar tas, tapi identitas budaya. Di dalamnya ada bahasa, cerita rakyat, kain tenun, dan nilai adat. Kurikulum ini sudah disiapkan oleh Pemprov dan Dinas Pendidikan bersama UNIPA, tinggal dieksekusi,” katanya.
Aspirasi lain yang mengemuka adalah perlunya percepatan Perda Masyarakat Hukum Adat agar batas wilayah suku, marga, dan keret memiliki kepastian hukum.
“Kalau wilayah adat sudah jelas, maka ketika investor masuk, semua pihak tahu batasnya. Ini penting untuk melindungi hak hidup masyarakat adat,” tegas Sance.
Di sektor pendidikan, masyarakat mengeluhkan minimnya fasilitas sekolah dan tenaga guru, khususnya di wilayah terpencil seperti Kokoda Utara.
Terkait dana Otonomi Khusus (Otsus), Sarce mengakui masih ada keluhan masyarakat soal kurangnya transparansi.
“Dana Otsus itu ada dan pasti dirasakan, tapi belum merata dan belum tersosialisasi dengan baik. Transparansi perlu ditingkatkan agar masyarakat tahu dana itu digunakan untuk apa,” ujarnya.
Ia menilai minimnya keterbukaan informasi bisa memicu anggapan bahwa dana Otsus gagal, padahal persoalannya lebih pada komunikasi dan pengawasan.
(Moy)
