banner 728x90
Berita

Klarifikasi SPBU No. 16.287.090 Teluk Lecah, Ternyata Yang Mengisi Jerigen Sudah Dapat Rekomendasi dari Masing-masing Desa

30
×

Klarifikasi SPBU No. 16.287.090 Teluk Lecah, Ternyata Yang Mengisi Jerigen Sudah Dapat Rekomendasi dari Masing-masing Desa

Sebarkan artikel ini

Potretone.com Rupat – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU) yang berada di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat yang sebelumnya heboh karna SPBU tersebut melayani pengisian jerigen.(5/03/2025)

Pihak pemilik SPBU membenarkan adanya pengisian jerigen di SPBU miliknya, hal tersebut dilakukan karna sudah di rekomendasi dari pihak pertamina karna yang membeli menggunakan jerigen sudah mengantongi surat dari masing-masing desa yang jauh keberadaannya dari lokasi SPBU.

banner 728x90

“Untuk pengisian jerigen memang kami akui kami layani karna sudah dapat rekomendasi sesuai aturan yang berlaku, dan pihak yang mengisi menggunakan jerigen adalah orang yang berlokasi jauh dari SPBU kami dan mereka juga sudah pegang rekomendasi dari desa masing-masing, ” ujar Khairudin alias ujang saat menjelaskan ke awak media ini.

Pihak pengisi jerigen berharap dapat suport dari pemerintah daerah agar BBM sampai kepelosok seluruh desa se Pulau Rupat.

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.