Oleh: Mohtar Umasugi
PotretOne.com, Sanana – Beberapa hari ini, lewat media online publik dikejutkan dengan kabar sejumlah kepala desa yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program studi banding atau kunjungan kerja. Kegiatan ini dilakukan dengan dalih peningkatan kapasitas aparatur desa. Namun, di tengah realitas desa yang masih berkutat pada persoalan-persoalan dasar seperti jalan rusak, layanan kesehatan minim, hingga kesejahteraan rakyat yang belum merata kebijakan ini bukan hanya tidak tepat sasaran, tapi juga terkesan elitis dan salah kaprah.
Pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah: apa urgensinya mengirim kepala desa ke luar negeri, sementara permasalahan yang mereka hadapi bersifat lokal dan konkret? Konsep pembangunan desa kita bukan sekadar meniru negara lain yang infrastrukturnya jauh lebih mapan, melainkan memahami konteks dan karakter masyarakat desa kita sendiri.
Sering kali program semacam ini hanya menjadi ajang wisata birokrasi dengan label “studi banding”. Tidak sedikit yang kembali ke tanah air tanpa membawa perubahan berarti bagi masyarakat desa. Sebaliknya, ini justru melanggengkan pola pikir seremonial yang menguras anggaran tanpa arah yang jelas.
Jika ditelusuri lebih jauh, pembiayaan perjalanan ke luar negeri para kepala desa ini sebagian besar bersumber dari dana desa atau bantuan pemerintah provinsi/kabupaten. Padahal, menurut Peraturan Menteri Desa No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, salah satu prioritas utama adalah pemulihan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan. Lalu di mana letak relevansi studi banding ke luar negeri dengan pemulihan ekonomi desa?
Di sinilah terjadi kekeliruan mendasar dalam manajemen anggaran publik di level desa: alokasi tidak berbanding lurus dengan kebutuhan riil warga. Banyak desa masih kekurangan air bersih, sarana pendidikan yang layak, bahkan kebutuhan dasar seperti sanitasi yang memadai.
Fenomena ini juga mencerminkan kegagapan struktural dalam memaknai pembangunan desa. Kita terlalu sibuk menampilkan simbol kemajuan—berpakaian batik di depan gedung parlemen luar negeri, memamerkan spanduk “pemberdayaan global”—tapi abai pada esensi pembangunan itu sendiri. Akibatnya, kepala desa semakin jauh dari warganya, dan warga semakin apatis pada proses pembangunan.
Tak ada yang salah dengan belajar. Namun belajar bisa melalui cara-cara yang lebih kontekstual, hemat anggaran, dan berdampak nyata. Mengapa tidak mengembangkan pelatihan lokal yang menghadirkan pakar-pakar desa, memperkuat forum diskusi antarkepala desa, atau mengadakan magang di desa percontohan dalam negeri yang sukses?
Dengan cara ini, penguatan kapasitas kepala desa dapat dilakukan secara partisipatif dan membumi, tanpa perlu melanglang buana ke luar negeri hanya demi citra.
Sudah saatnya kebijakan semacam ini dievaluasi secara menyeluruh. Kepala desa bukan diplomat negara, melainkan pemimpin akar rumput yang tugas utamanya adalah mengurusi nasib masyarakat desa. Jika arah pembangunan lebih menekankan pada pencitraan luar negeri ketimbang pemecahan masalah lokal, maka kita sedang menanam benih krisis kepercayaan di tengah masyarakat.
Jangan sampai desa hanya menjadi obyek administratif yang digunakan untuk menunjang ambisi elit birokrasi. Desa adalah ruang hidup rakyat, dan kepala desa seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan pelancong yang sibuk berfoto di negeri orang.
Pagi ini, sambil menghabiskan sisa kopi saya yang mulai dingin, saya hanya bisa berharap: semoga kita tidak terus mengulang kebijakan yang salah kaprah yang berpijak di atas kepentingan sempit dan melupakan hakikat pelayanan kepada rakyat desa. (**)
