banner 728x90
UncategorizedBeritaDaerah

Kampanye Di Desa Wai Ina, Ini Program Utama HT Manis

165
×

Kampanye Di Desa Wai Ina, Ini Program Utama HT Manis

Sebarkan artikel ini

PotretOne.com, Sanana (Malut) – Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes dan M. Nasir Sangaji menggelar kampanye putaran ketiga di Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat. Minggu (3/11).

Sebelumnya, Hendrata Thes dan M. Nasir Sangaji serta rombongan melakukan blusukan di Desa Partina, Desa Nahi, Desa Kabu Darat, Desa Kabu Pantai dan di Lanjutkan Kampanye di Desa Wai Ina.

banner 728x90

 

Foto : Kampanye pasangan calon nomor urut 3 di Desa Wai Ina Kec. Sulabesi Barat

Saat tiba di lokasi kampanye, ratusan warga antusias mengikuti kampanye dan mendengar paparan visi dan misi pasangan calon nomor urut tiga tersebut yang berfokus pada peningkatan pengembangan infrastruktur Kesejatran masyarakat.

Pada kesempatan itu, kedua pasangan calon tersebut berkomitmen bau bisa hai husi atau kasi bagus tanah Sula sesuai visi “Sula Maju dan Mandiri” untuk lima tahun kedepan.

Mereka juga berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, air bersih, dapur sehat, kamar mandi yang layak, jalan tani, menstabilkan jaringan telekomunikasi, rumah untuk pasangan yang Baruh menikah.

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretone.com, Sanana,- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menuai kritik keras setelah hingga kini belum juga menyerahkan hasil temuan proyek bermasalah kepada aparat penegak hukum (APH), meski telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP), meminta dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga turun melakukan uji petik lapangan di sejumlah proyek pemerintah daerah.

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap bungkam ditunjukkan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Tamrin S. Zaidin, saat dikonfirmasi wartawan terkait pernyataan Ketua Pansus, Julkifli Umagapi, yang menyebut kondisi internal pansus “tidak stabil” sehingga sejumlah temuan lapangan, termasuk dugaan proyek mangkrak, belum dapat direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).