Halut, Potretone.com,- DPRD Kabupaten Halmahera Utara resmi membuka Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025–2026 melalui Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Halut, Desa Gamsungi, Tobelo. Senin, (17/11/2025).
Rapat Paripurna, pemerintah daerah menyerahkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mulai dibahas bersama legislatif.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Cristina Lesnussa dan dihadiri jajaran Forkopimda, antara lain Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf. Alex Donald M.L. Gaol, Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu, Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, pimpinan DPRD, anggota dewan, serta sekitar 40 undangan lainnya.
Dalam pembuka Rapat Peripurna, Ketua DPRD Cristina Lesnussa menegaskan bahwa pembukaan masa sidang ini merupakan langkah awal untuk menuntaskan agenda legislasi tahun 2025–2026. Ia mengingatkan seluruh anggota DPRD agar tetap fokus menyelesaikan agenda prioritas menjelang akhir tahun.
Cristina juga menyoroti hasil reses anggota dewan yang telah merekam berbagai aspirasi masyarakat. Seluruh masukan tersebut akan disusun menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan.
Tak lupa, ia meminta OPD mempercepat evaluasi program dan menggenjot realisasi kegiatan fisik di lapangan agar tidak melewati batas waktu pelaksanaan.
Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua menyampaikan Nota Keuangan serta Ranperda APBD 2026. Ia menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tahun depan mengikuti Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Dalam pemaparannya, Bupati mengungkap postur APBD 2026 sebagai berikut:
1. Pendapatan: Rp 1.077.165.681.563
2. Belanja: Rp 1.075.165.681.563
3. Surplus: Rp 2 miliar
4. Pembiayaan Netto: Rp –2 miliar
5. SILPA: Rp 0
Bupati menegaskan bahwa sejumlah Dana Transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan, sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja secara bijak agar tidak memunculkan defisit dan beban keuangan di tahun berikutnya.
Ia menekankan komitmen untuk menjaga prioritas belanja pada program nasional seperti penanggulangan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta peningkatan penggunaan produk lokal.
Menurutnya, APBD 2026 disusun dengan fokus menyehatkan keuangan daerah, sehingga pembayaran hak ASN, aparat desa, dan pihak terkait dapat terjamin tepat waktu.
“Ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi di Halut,”tegasnya.
Sebagai bagian dari rangkaian agenda, Pemerintah Daerah secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda APBD 2026 kepada DPRD untuk ditindaklanjuti pada tingkat komisi dan fraksi.
(Cheni)
