banner 728x90
BeritaDaerah

Bimbingan Teknis, Anggota KPU Harap Jaga Integritas

52
×

Bimbingan Teknis, Anggota KPU Harap Jaga Integritas

Sebarkan artikel ini

PotretOne.com, Taliabu (Malut) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu, melalui kordinator Devisi Hukum, menggelar kegiatan Training Of Traines (TOT), Minggu (3/11/24).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Tabona dan Taliabu Selatan.

banner 728x90

Pada kesempatan itu, Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu, Fatmawati mengajak kepada seluruh stakeholder di tingkat PPK dan PPS untuk melakukan bimbingan teknis atau Bimtek kepada KPPS di masing-masing TPS.

“Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh lapisan stakeholder, baik di tingkat PPK maupun di Tingkat PPS agar memberikan bimbingan teknis kepada KPPS agar mereka lebih mengoptimalkan kinerja pada saat Hari pengumutan suara.”ujar Anggota KPU, Fatmawati.

Menurutnya, Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait regulasi serta proses pungut hitung nantinya di tanggal 27 November 2024.

“Saya mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk senan tiasa menjaga integritas penyelenggara yang Luber dan Jurdil, serta senan tiasa menjaga kerja sama yang efektif dalam menjalankan tugas,”harap Fatmawati. (Uki)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.