banner 728x90
BeritaDaerah

Bawaslu Provinsi Atensi ’Kasus’ Netralitas ASN Dalam Pilkada Yang Libatkan 2 Pejabat Pemda Sula

219
×

Bawaslu Provinsi Atensi ’Kasus’ Netralitas ASN Dalam Pilkada Yang Libatkan 2 Pejabat Pemda Sula

Sebarkan artikel ini

Potretone.com Malut – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan atensi persoalan (kasus-red) netralitas ASN dalam Pilkada yang melibatkan 2 pejabat Pemda Kab. Kepulauan Sula.

Hal demikian disampaikan oleh salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Utara yakni Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd. kepada media ini (16/8).

banner 728x90

”Saya atensi untuk rekan-rekan di Bawaslu Kab. Kepulauan Sula agar menseriusi persoalan netralitas Pilkada yang diduga melibatkan pejabat Pemda Sula dan sejumlah Kepala Desa (Kades)”, ujarnya.

Lanjut kata Sumitro, mereka adalah orang-orang yang tersirat dalam undang-undang untuk tidak bisa melibatkan diri secara aktif atau berpolitik secara praktis.

Sementara itu, ‘Kasus’ dugaan netralitas ASN dan dugaan berpolitik praktis yang melibatkan Suwandi Gani (Kabag Pemerintahan Pemda Sula) dan Kamarudin Mahdi (Inspektorat Pemda Sula) serta sejumlah Kades di Sula kini tengah ditangani oleh Bawaslu Suk setelah adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas beredarnya video rekaman rapat khusus yang dipimpin dia pejabat Pemda Sula tadi, rapat tersebut diduga bermuatan sejumlah hasutan untuk menjegal salah satu Paslon dan memenangkan Paslon tertentu. (Rls)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.