banner 728x90
banner 728x90
BeritaDaerah

Aksi “September Berdarah” Guncang DPRD Halbar: 1.000 P3K Terancam, Air Bersih Mengering, OPD Gagal?

54
×

Aksi “September Berdarah” Guncang DPRD Halbar: 1.000 P3K Terancam, Air Bersih Mengering, OPD Gagal?

Sebarkan artikel ini

Potretone.com, Halbar,- Ratusan massa dari Aliansi September Berdarah Halmahera Barat, yang terdiri dari GMNI Halbar, HPMI, dan komunitas Sedarah, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Senin kemarin.

Aksi damai ini digelar untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat terkait sejumlah persoalan krusial yang dinilai diabaikan oleh pemerintah daerah. Dalam aksinya, massa diterima langsung oleh DPRD Halbar untuk menggelar hearing terbuka.

banner 728x90

Aksi dipimpin oleh Christian Sopacua, Plt. Bendahara GMNI Halbar sekaligus orator lapangan, yang menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada legislatif, diantaranya sebagai berikut :

1. Kejelasan nasib lebih dari 1.000 tenaga P3K paruh waktu yang hingga kini belum diusulkan ke BKN oleh Pemerintah Kabupaten.

2. Krisis air bersih yang tak kunjung tertangani di wilayah Ibu Selatan.

3. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antar kecamatan yang dinilai timpang dan tak merata.

4. Evaluasi total terhadap OPD yang dinilai tidak responsif dan minim transparansi.

““Nasib ribuan P3K paruh waktu tergantung pada keseriusan Pemkab. Jika janji pengusulan ke BKN tak segera ditepati, ini bentuk pengabaian terhadap hak-hak tenaga kerja,” tegas Christian dalam orasinya.

Ia juga menyerukan agar DPRD lebih aktif menjadi penghubung aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan air bersih di Ibu Selatan yang telah lama terbengkalai.

Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, menyatakan dukungan penuh atas aspirasi massa. Ia berjanji DPRD akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Besok kami agendakan pertemuan dengan BKD untuk mempercepat proses usulan P3K ke BKN. Soal air bersih, kami akan mendesak PDAM segera turun tangan,” ujar Yoram.

Yoram juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi di tingkat OPD demi mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

DPRD Halbar berkomitmen memberikan rekomendasi resmi untuk mengevaluasi kinerja OPD yang dianggap mandul dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. (CL)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretine.com, Sanana,- Proyek pembangunan tower di Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, kini disorot tajam oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD setempat. Proyek bernilai lebih dari Rp3 miliar itu diduga kuat tidak menjalankan prinsip transparansi setelah ditemukan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Selasa, (14/4/2026).