banner 728x90
BeritaDaerah

Pariwisata Halbar Mandek: Sahrir Jamsin Desak Audit dan Copot Kadis Parpora

156
×

Pariwisata Halbar Mandek: Sahrir Jamsin Desak Audit dan Copot Kadis Parpora

Sebarkan artikel ini

Potretone.com Halbar,- Sektor pariwisata Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), yang seharusnya menjadi lokomotif penggerak ekonomi daerah, kini justru dalam kondisi memprihatinkan. Festival Teluk Jailolo (FTJ), agenda tahunan yang rutin menyedot anggaran miliaran rupiah, dinilai hanya menjadi ajang seremonial tanpa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kritik tajam disampaikan oleh Sahrir Jamsin, mahasiswa ekonomi asal Halbar, yang menilai bahwa kegagalan sektor ini adalah bukti nyata ketidakmampuan Fenny Kiat, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Parpora) Halbar, dalam menjalankan tugasnya.

banner 728x90

“FTJ tiap tahun diadakan dengan anggaran besar, tapi setelah panggung dibongkar, ekonomi masyarakat juga ikut bubar. Tidak ada keberlanjutan, tidak ada dampak riil,” kata Sahrir saat ditemui di Jailolo, Senin (15/9).

Dinas Parpora tercatat menggelontorkan lebih dari Rp5 miliar hanya untuk penyelenggaraan FTJ 2023. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat. (CL)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.