Halbar,- Gerakan Masyarakat Peduli Desa Tosoa menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, Rabu (19/8/2026).
Sekitar 100 orang mengikuti aksi tersebut. Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian, mulai dari konflik agraria dengan desa-desa tetangga hingga dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa Tosoa.
Aksi dimulai sekitar pukul 08.00 WIT dengan pemboikotan Kantor Desa Tosoa. Setelah itu, massa bergerak menuju Polres Halmahera Barat untuk menyampaikan aspirasi.
Massa mendesak kepolisian segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pengerusakan tanaman kelapa sebanyak sekitar 95 pohon.
Tokoh pemuda Desa Tosoa, Ardians Garera, mengatakan pengerusakan tersebut diduga dilakukan oleh seorang oknum guru bersama suaminya.
Ia meminta aparat kepolisian memproses laporan tersebut sesuai ketentuan hukum dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tindak lanjut laporan yang telah disampaikan.
“Kami meminta aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku,” kata Ardians dalam aksi tersebut.
Usai menyampaikan aspirasi di Polres Halbar, massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Halmahera Barat.
Dalam aksi tersebut, masyarakat turut mempertanyakan penggunaan anggaran pada program pengadaan mesin pemotongan kayu di Desa Tosoa.
Koordinator Umum Gerakan Masyarakat Peduli Desa Tosoa, Eko Supranto, mempertanyakan pencairan Dana Desa tahap pertama yang disebut mencapai sekitar Rp 204 juta.
Menurut informasi yang disampaikan massa, dari rencana pengadaan sebanyak 150 unit mesin, baru sekitar 50 unit yang disebut terealisasi.
Eko meminta Pemerintah Daerah Halmahera Barat melakukan pemeriksaan dan membuka informasi terkait penggunaan anggaran tersebut, termasuk mempertanyakan keberadaan anggaran yang diperuntukkan bagi 100 unit mesin lainnya.
Ia menegaskan, informasi mengenai dugaan persoalan anggaran tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan atau audit oleh pihak yang berwenang.
“Kami meminta transparansi dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Persoalan ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan atau audit, sehingga tidak menimbulkan dugaan di tengah masyarakat,” ujar Eko.
Selain persoalan pemerintahan desa dan anggaran, masyarakat juga kembali menyoroti konflik agraria antara Desa Tosoa dengan sejumlah desa tetangga.
Koordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Peduli Desa Tosoa, Dedi Sualy, mengatakan konflik tersebut menurut masyarakat telah berlangsung sekitar 50 tahun.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Menurut mereka, persoalan agraria yang berlangsung selama puluhan tahun telah menimbulkan keresahan dan membutuhkan penyelesaian yang jelas dari pemerintah.
Aspirasi massa kemudian diterima Pemerintah Daerah Halmahera Barat melalui dialog terbuka di Kantor Bupati Halmahera Barat.
Wakil Bupati Halmahera Barat, Jufri Muhamad, yang mewakili pemerintah daerah, menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
Pemerintah daerah berjanji akan mencermati dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan massa, termasuk persoalan konflik agraria dan tuntutan terkait pemerintahan Desa Tosoa.
Ini Tuntutan Warga Desa Tosoa
Dalam aksi tersebut, Gerakan Masyarakat Peduli Desa Tosoa menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai berikut:
1. Meminta Pemerintah Daerah Halmahera Barat melakukan evaluasi dan audit terhadap Pejabat Kepala Desa Tosoa.
2. Meminta Pemkab Halbar segera menyelesaikan konflik agraria antara Desa Tosoa dengan desa-desa tetangga yang disebut telah berlangsung sekitar 50 tahun.
3. Meminta Polres Halmahera Barat segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pengerusakan sekitar 95 pohon kelapa.
4. Meminta transparansi dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran program pengadaan mesin pemotongan kayu di Desa Tosoa.
Setelah dialog dengan Pemerintah Daerah Halmahera Barat, massa kemudian kembali ke Desa Tosoa.
Di desa tersebut, masyarakat melanjutkan aksi dengan melakukan pemboikotan terhadap jalan tani.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tekanan agar Pemerintah Daerah Halmahera Barat serius menindaklanjuti hasil dialog serta menyelesaikan persoalan yang disampaikan masyarakat.
Gerakan Masyarakat Peduli Desa Tosoa menyatakan akan terus mengawal proses tindak lanjut pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
(Cen)
