banner 728x90
BeritaDaerahOpiniPolitik

Tunjukan Keseriusan, H. Husni Sanaba Daftar 7 Partai Politik

355
×

Tunjukan Keseriusan, H. Husni Sanaba Daftar 7 Partai Politik

Sebarkan artikel ini
Foto : Dokumentasi Pengembalian Formulir Pendaftaran Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula 2024

Potretone.com, Sanana – H. Husni Sanaba, M.Marine Eng,s, dikabarkan suda melakukan pengambilan formulir pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Kepulauan Sula pada Pilkada 2024.

Sebelumnya, H. Husni Sanaba melalui salah satu timnya Thaib Umasugi mengungkapkan, kurang lebih sekitar 7 Parpol di Kepulauan Sula yang suda dilakukan pengambilan formulir pendaftaran.

banner 728x90

“Iya Parpol yang kami ambil formulir pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di antaranya adalah Partai Demokrat, PPP, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan PDI Perjuangan,”ucap Thaib Umasugi kepada media potretone.com, Selasa (23/4/24).

Selanjutnya kata Thaib, Pengambilan formulir pendaftaran dimulai sejak minggu kemarin haingga saat ini. Namun sebagian Parpol yang suda di kembalikan berkas pendaftarannya.

“Kemarin 22 April, Partai Demokrat dan PKB kami suda pengembalian berkas pendaftaran dan hari ini dilajutkan dengan pengembalian Berkas PPP,”tutupnya. (Red) 

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.