banner 728x90
BeritaDaerah

PPK Sanana Utara Minta PPS Pastikan Masyarakat Suda Terdaftar

52
×

PPK Sanana Utara Minta PPS Pastikan Masyarakat Suda Terdaftar

Sebarkan artikel ini

Potretone.com, Sanana (Malut) – Dalam rangka pemutakhiran data pemilih untuk persiapan pemilihan umum (Pemilu) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024.

PPK Kec. Sanana Utara, bagian Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, menegaskan PPS se-Kec. Sanana Utara, untuk melakukan pemantauan pada Pantarlih setiap desa masing-masing.

banner 728x90

“Kami menghimbau ke PPS se_Kec. Sanana Utara, agar melakukan pantau kegiatan pantarlih dalam pencolitan di Setiap TPS,”ucap Ahmad Ukin kepada media, Selasa (9/7).

Ahmad Ukin mengatakan, persiapan pelaporan pemutakhiran data pemilih tahap kedua, PPS se-Kec. Sanana Utara harus pastika bahwa masyarakat suda di coklit oleh petugas pantarlih di setiap desa.

“Untuk itu saya berharap PPS yang di Sanana Utara pastikan warga calon pemilih suda terdaftar dalam daftar pemilih Ini sangat penting, hak suara setiap pemilih harus di hargai dan diakui.”tutupnya. (**)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.