Oleh: Mohtar Umasugi
PotretOne.com, Sanana – Pagi ini di JS Coffee, di tengah aroma black kopi lokal ( Sula ) yang menyapa hidung, saya duduk bersama dua orang masyarakat yang belakangan ini kerap jadi tempat bertukar pikiran: Om Taip dan Om Jak. Suasana agak sunyi, hanya suara kendaraan dan riuh rendah suara pengunjung JS coffe memesan kopi di meja kasir. Tapi kami bertiga, terfokus pada satu topik yang mengusik nurani: mogoknya para dokter di RSUD Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.
Om Taip, adalah seorang buruh tani, membuka pembicaraan, “Ini bukan soal biasa. Kalau dokter mogok, itu artinya ada sesuatu yang tidak bisa mereka tahan lagi. Entah soal hak mereka, etika kerja, atau sistem birokrasi yang bermasalah.”
Om Jak, seorang wirausaha menempeli , “Betul. Tapi kita juga jangan terlalu cepat menyalahkan para dokter. Mereka ini orang-orang terdidik yang terikat sumpah profesi. Kalau mereka memilih berhenti bekerja, itu berarti ada hal serius yang mereka alami.”
Saya hanya mengangguk pelan, sembari menyisip kopi, mencoba menimbang dua pandangan itu. Saya lalu menambahkan, “Kita memang harus adil melihat persoalan ini. Tapi yang lebih penting, kita bertanya: kenapa pemerintah daerah lambat merespons? Apakah ini cermin dari buruknya manajemen rumah sakit, atau ada faktor politis yang lebih dalam?”
Diskusi pun semakin tajam. Om Taip menyebut bahwa banyak keluhan dokter sebenarnya sudah lama mengendap dari soal honorarium yang tidak jelas, fasilitas medis yang minim, hingga ketidakpastian status kerja mereka.
“Dokter itu manusia, bukan mesin. Mereka punya keluarga, punya kebutuhan. Tapi kalau terus diperlakukan seperti alat pelengkap kebijakan yang tidak jelas, ya pasti mogok itu jadi pilihan terakhir,” katanya lirih.
Om Jak mengaitkan ini dengan konteks politik lokal. “Jangan lupakan, RSUD Sanana ini juga tak terlepas dari tarik-menarik kepentingan. Kadang, posisi direktur RSUD dan kadis kesehatan itu ditentukan bukan hanya berdasarkan kompetensi, tapi karena ‘balas jasa politik’. Akibatnya, tata kelola terganggu, manajemen internal rapuh, dan akhirnya meledak seperti sekarang.”
Saya mencatat dalam hati bahwa peristiwa mogok ini adalah simbol dari akumulasi masalah struktural yang lama dibiarkan. Kita tidak sedang menyaksikan keluhan sepele, tapi ledakan sistem yang gagal mengelola tenaga kesehatan sebagai pilar pelayanan publik.
Kami bertiga sepakat di akhir diskusi: krisis ini harus dijawab dengan pendekatan manusiawi dan struktural. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengundang para dokter untuk berdialog. Harus ada audit menyeluruh terhadap tata kelola RSUD Sanana dan Dinas Kesehatan mulai dari aspek anggaran, manajemen SDM, hingga pola komunikasi antara pimpinan rumah sakit, tenaga medis dan dinas kesehatan.
Om Taip menutup dengan kalimat yang membuat kami terdiam sesaat, “Kalau pelayanan kesehatan sudah mogok, itu artinya nyawa masyarakat sedang dipertaruhkan. Dan kalau pemimpin kita masih lamban, maka ini bukan hanya soal RSUD, tapi soal arah pemerintahan daerah yang gagal merawat harapan rakyat.”
Dan saya pulang dari JS Coffee pagi tadi dengan satu kesimpulan dalam hati: jangan pernah anggap sepele suara para dokter yang memilih diam dalam aksi. Kadang, di balik keheningan mereka, ada jeritan sistem yang sedang runtuh. (**)
