Oleh: _Mohtar Umasugi
PotretOne.com, Sanana – Hampir setiap masa kampanye Pilkada, Daerah Otonomi Baru (DOB) Mangoli selalu menjadi komoditas politik yang dijual kepada rakyat. Tak terkecuali Bupati aktif Kabupaten Kepulauan Sula, yang pada saat kampanye menjanjikan bahwa pemekaran DOB Mangoli akan menjadi prioritas kerja di masa pemerintahannya. Namun, janji tersebut hingga hari ini tak kunjung terjawab.
Sebagai warga Mangoli yang menaruh harapan besar pada janji tersebut, saya merasa tergugah untuk mempertanyakan kembali: ke mana arah perjuangan DOB Mangoli itu kini? Apakah semangat pemekaran itu hanya dijadikan alat retorika sesaat demi kepentingan elektoral?
Mangoli bukan wilayah tanpa potensi. Dengan luas wilayah yang signifikan dan jumlah penduduk yang terus bertambah, serta kekayaan sumber daya alam yang mencakup sektor perikanan, kehutanan, dan pertanian, Mangoli memiliki syarat objektif untuk berdiri menjadi kabupaten sendiri.
Menurut pakar otonomi daerah, Dr. Aswandi, pemekaran wilayah idealnya didorong oleh kebutuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, bukan sekadar motif politik. Ia menyatakan, “Jika alasan objektif seperti jarak pelayanan, disparitas pembangunan, dan kesenjangan fiskal daerah induk tak ditangani serius, maka pemekaran bisa menjadi solusi selama didukung oleh komitmen politik yang kuat dan kajian akademik yang valid.”
Sayangnya, janji politik tentang DOB Mangoli walaupun diiringi dengan dokumen resmi, naskah akademik, bahkan masih teringat betul Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan mendatangkan tim dari Depdagri untuk melakukan asesmen lapangan. Namun langkah strategis tersebut belum mendukung realisasinya secara signifikan. Tak ada laporan progres, tak ada forum publik resmi, bahkan suara elite politik lokal pun seakan bungkam ketika publik mulai mempertanyakan kembali janji itu.
Saya tidak dalam posisi ingin menyalahkan satu pihak secara membabi buta. Namun penting bagi masyarakat dan elite politik untuk membangun budaya politik ingat-mengingatkan yang dalam teori demokrasi deliberatif disebut sebagai politik ingatan. Janji pemekaran DOB Mangoli adalah janji yang tertuang dalam ruang publik, dan oleh karenanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif.
Apakah Bupati Kepulauan Sula saat ini mampu menjelaskan hambatan yang membuat DOB Mangoli gagal diwujudkan? Apakah ada kendala regulasi dari pusat, atau sekadar tak ada kemauan dan keseriusan dari pemda untuk menindaklanjuti wacana ini?
Harapan kami bukanlah nostalgia tentang perjuangan masa lalu. Kami ingin ada langkah konkrit yang bisa kami lihat dan nilai. Masyarakat Mangoli tidak menuntut hasil instan, tapi kami ingin kejujuran, transparansi, dan roadmap yang jelas. Jika janji itu hanya menjadi bualan politis, maka sejarah akan mencatatnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat.
Pakar tata kelola publik, Prof. Djohermansyah Djohan pernah menegaskan bahwa, “Pemimpin daerah harus paham bahwa janji kampanye bukan hanya strategi meraih suara, tetapi komitmen untuk diwujudkan dalam tata kelola yang nyata dan akuntabel.” Dalam konteks Kepulauan Sula, janji DOB Mangoli sudah semestinya menjadi agenda resmi dalam RPJMD dan RKPD, bukan sekadar wacana dalam baliho atau pidato.
Saya menulis ini bukan dalam semangat oposisi, tetapi sebagai bentuk kepedulian dan harapan. Jika janji tidak bisa ditepati, setidaknya masyarakat berhak atas penjelasan. Kami tidak ingin menjadi penonton di tanah sendiri, terus-menerus diberi harapan yang hanya hidup sebatas musim kampanye. Karena sejatinya, janji yang tak ditepati adalah hutang politik yang tidak akan pernah kedaluwarsa dalam memori rakyat. (**)
