banner 728x90
Nasional

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI , Pimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Provinsi Riau di Kota Dumai

0
×

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI , Pimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Provinsi Riau di Kota Dumai

Sebarkan artikel ini

DUMAI – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P, memimpin pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Provinsi Riau di Lapangan Bapor Komplek Perumahan PT. Pertamina Patra Niaga, Minggu,(26/4/2026).

Apel kesiapsiagaan ini diikuti oleh seluruh elemen dan sektor terkait baik dari unsur TNI/Polri, Pemerintah Kota Dumai, Manggala Agni, Pertamina, dan pihak Swasta.

banner 728x90

Apel ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam aksi pencegahan maupun penanggulangan bencana karhutla, terutama di musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung dan diperparah dari dampak El Nino.

Membuka apel, MenLH Hanif Faisol langsung melaksanakan pengecekan pasukan dan logistik. Sesudahnya, MenLH langsung memberikan sambutan serta pengarahan dalam rangka memperkuat semangat para personil dalam aksi pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kota Dumai.

Melalui sambutannya, Menteri Hanif menekankan pentingnya kerjasama baik serta kolaborasi antar lembaga dan sektor dalam aksi pencegahan karhutla di Kota Dumai.

Menteri Hanif menyebut jika pengendalian karhutla wajib mengedepankan deteksi dini serta respon cepat dari berbagai pihak.

“Kecepatan dan ketepatan dini menjadi kunci utama dalam penanganan karhutla yang optimal. Kesiapsiagaan harus diwujudkan dengan tindakan nyata di lapangan, melibatkan masyarakat dan kolaborasi maksimal dari seluruh pihak” tuturnya.

banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Proyek pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, senilai Rp6,19 miliar yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 hingga kini belum juga rampung. Proyek yang semestinya menjadi fasilitas pelayanan publik itu justru terhenti dan diduga mangkrak setelah pekerjaan fisik tidak dilanjutkan pada 2024.

banner 728x90