banner 728x90
BeritaDaerahHukumMaluku UtaraNasionalOtomotifRegionalUncategorized

JPU Tuntut Saida Duwila 1 Bulan Penjara, Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Terapkan RJ

155
×

JPU Tuntut Saida Duwila 1 Bulan Penjara, Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Terapkan RJ

Sebarkan artikel ini

PotretOne.com, Sanana,- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menuntut terdakwa Saida Duwila (SD) dengan hukuman satu bulan penjara dalam perkara dugaan penganiayaan yang dilaporkan SS alias Saida Soamole.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sanana, Senin (5/1/2026). JPU menyatakan tuntutan dijatuhkan berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, serta alat bukti yang telah diperiksa selama proses persidangan.

banner 728x90

Perkara ini bermula dari laporan SS terhadap SD ke Polsek Mangoli Barat pada 19 Juni 2025, terkait dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Abdullah Ismail dan Fadli Wambes, menilai tuntutan JPU sudah sangat objektif, kami mengapresiasi kinerja JPU pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. fakta hukum yang terungkap di persidangan justru menunjukan keadaan yang berbeda sebagaimana hasil BAP, namun JPU tetap berpegang teguh berdasarkan fakta hukum tersebut.

“Tuntutan satu bulan penjara dari JPU kami nilai objektif. Namun berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, kami berharap Majelis Hakim PN Sanana menjatuhkan putusan yang adil kepada klien kami,” ujar Abdullah Ismail kepada wartawan.

Abdulah menegaskan, laporan dugaan penganiayaan yang disampaikan pelapor SS tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan, pihaknya menduga adanya ketidaksesuaian fakta dalam proses penyidikan, sehingga unsur pidana penganiayaan tidak terpenuhi.

“Fakta dan alat bukti di persidangan harus menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena itu, apabila Majelis Hakim ragu maka keputusan yang menguntungkan terdakwa yang harus di kedepankan. Sesuai asas in dubio proreo” tegasnya.

Diketahui, sidang perkara ini akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa pada senin mendatang sebelum Majelis Hakim PN Sanana menjatuhkan putusan.

banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Proyek pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, senilai Rp6,19 miliar yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 hingga kini belum juga rampung. Proyek yang semestinya menjadi fasilitas pelayanan publik itu justru terhenti dan diduga mangkrak setelah pekerjaan fisik tidak dilanjutkan pada 2024.

banner 728x90