Potretone.com, Jakarta,- Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali meningkat dan memicu kekhawatiran dunia atas potensi meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global, terutama melalui lonjakan harga energi, tekanan inflasi, dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Sujahri Somar, menilai pemerintah Indonesia perlu merespons dinamika global tersebut dengan langkah terukur, realistis, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Menurut dia, prinsip politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi pijakan utama. Namun implementasinya, kata Sujahri, perlu disesuaikan dengan perkembangan geopolitik yang semakin kompleks dan dinamis.
“Indonesia harus tetap konsisten pada komitmen perdamaian dunia. Tetapi dalam situasi global yang semakin tidak menentu, kebijakan luar negeri tidak boleh hanya simbolik. Harus ada kalkulasi strategis yang jelas demi melindungi kepentingan nasional,” ujar Sujahri dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Maret 2026.
Sujahri menegaskan, eskalasi konflik di Timur Tengah hampir selalu berdampak pada fluktuasi harga minyak dan komoditas strategis lainnya. Kondisi ini, menurut dia, berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, memperberat beban fiskal, serta menekan daya beli masyarakat.
Karena itu, GMNI mendorong pemerintah untuk tidak hanya aktif di jalur diplomasi internasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Langkah antisipatif dinilai penting guna menjaga stabilitas harga energi, mengendalikan inflasi, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang rentan terdampak.
“Ketahanan ekonomi dalam negeri harus menjadi prioritas utama. Stabilitas harga, keamanan energi, dan perlindungan terhadap rakyat adalah fondasi menghadapi gejolak global,” katanya.
Dalam pernyataannya, GMNI juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace. Sujahri menilai terdapat inkonsistensi antara semangat perdamaian yang diusung forum tersebut dengan realitas politik global saat ini.
Ia berpendapat, keanggotaan sejumlah negara yang terlibat dalam eskalasi militer menimbulkan pertanyaan terhadap kredibilitas forum tersebut sebagai wadah perdamaian internasional.
“Indonesia harus menjaga konsistensi moral dan politik luar negeri yang bermartabat. Jika forum internasional tidak lagi mencerminkan prinsip perdamaian yang sejati, maka perlu evaluasi secara objektif,” ujarnya.
GMNI menekankan kontribusi Indonesia sebaiknya difokuskan pada langkah konkret, antara lain mendorong deeskalasi melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, memperkuat koordinasi dengan negara-negara berkembang dan Gerakan Non-Blok, serta menyiapkan strategi mitigasi terhadap dampak ekonomi global.
“Indonesia harus mampu menyeimbangkan idealisme konstitusional dengan realisme geopolitik. Kepemimpinan nasional hari ini dituntut cermat dalam menentukan posisi, agar diplomasi yang dijalankan benar-benar berdampak pada perlindungan kepentingan rakyat,” kata Sujahri.
GMNI berharap pemerintah mengambil langkah strategis dan konsisten guna menjaga stabilitas nasional, sekaligus tetap berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
(Cheni)
