banner 728x90
BeritaDaerahOpini

Elektabilitas Aliong Mus Melambung, Membuat Lawan Politik Panik

46
×

Elektabilitas Aliong Mus Melambung, Membuat Lawan Politik Panik

Sebarkan artikel ini
Ketua BRAVO FAMILY Kab. Kepulauan Sula, Fahril Pora

Potretone.com, Sanana (Malut) – Dalam tiga bulan terakhir Elektabilitas Aliong Mus makin meroket, kini membuat sejumlah lawan politik menghadirkan isu-isu propaganda yang berusaha untuk mengganggu popularitas Aliong Mus.

Bahkan saat ini sejumlah elemen dan kelompok kelompok tertentu sengaja menghadirkan isu isu negatif tentang temuan temuan BPK yang di jadikan sebagai opini negatif.

banner 728x90

“Cuma jika oknum oknum tersebut paham tentang regulasi kan setiap temuan BPK itu pasti di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai dengan regulasi, jadi seng usah khawatir,” ungkap Fahril Pora ketua BRAVO FAMILY Kepulauan Sula, kepada media.

Menurut Farul, pada prinsipnya kami tetap medukung tugas tugas instansi penegak hukum di Maluku Utara, Baik kejaksaan dan kepolisian.

“Terlalu keliatan kepanikan mereka dalam menghadapi pilkada 2024, tapi kami yakin dan sangat optimis serta percaya bahwa Aliong Mus akan memenangkan Pilkada Gubernur Maluku Utara Periode 2024,”ucapnya. (RA) 

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.