Sanana,- Kelompok Nelayan Tuna Desa Mangon, Kecamatan Sanana, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Program Nasional Kampung Nelayan Merah Putih di Kepulauan Sula. Kamis, (27/8/2026).
Program strategis ini dinilai menjadi angin segar bagi para nelayan kecil untuk mendongkrak kesejahteraan melalui standardisasi harga komoditas laut.
Ketua Kelompok Nelayan Tuna Desa Mangon, Harianto Lahani, menegaskan bahwa seluruh anggotanya yang berjumlah 7 orang nelayan aktif siap mengawal dan menyukseskan program nasional tersebut.
“Saya selaku Ketua Kelompok Nelayan Desa Mangon, Kecamatan Sanana, sangat mendukung Program Nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini sangat membantu nelayan-nelayan kecil supaya sejahtera, karena harga ikan nantinya sesuai dengan standar, sehingga bisa menutup biaya BBM dan kebutuhan sehari-hari,” ujar Harianto Lahani saat memberikan keterangan.
Harianto menambahkan, seluruh anggota kelompoknya saat ini telah mengantongi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Kartu tersebut digunakan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), sekaligus sebagai syarat utama menerima bantuan pemerintah.
Sejauh ini, ia memastikan tidak ada penolakan atau isu negatif di masyarakat terkait rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang berpusat di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara.
Meski memberikan dukungan penuh, Harianto Lahani memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan jeritan para nelayan terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Masalah ini menjadi batu sandungan utama yang mengancam produktivitas melaut mereka.
Menurut Harianto, nelayan tuna Desa Mangon kerap kali ditolak saat hendak membeli BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, dengan alasan stok habis. Ironisnya, ketika beralih ke SPBU umum, mereka juga tidak dilayani.
“Sekali melaut kami membutuhkan sekitar 50 liter BBM. Jika menggunakan Pertalite, biayanya mencapai Rp500 ribu. Namun, karena sulit didapat, kami terpaksa membeli Pertamax seharga Rp815 ribu untuk jumlah yang sama,” ungkap Harianto.
Ia menilai beban operasional tersebut terlampau tinggi, terlebih saat ini kapasitas produksi laut sedang menurun akibat faktor cuaca buruk. Menurutnya, pemanfaatan BBM subsidi jenis Pertalite sangat krusial agar pendapatan nelayan tetap berimbang dan tidak merugi.
Menyikapi fluktuasi harga dan permainan pasar, Harianto dan kelompoknya menaruh harapan besar pada Koperasi Nelayan Merah Putih agar bisa segera beroperasi secara aktif.
“Apabila koperasi telah berjalan aktif, kami berharap bisa menjual hasil tangkapan di sana dengan harga yang lebih standar dan transparan. Koperasi akan memperluas akses pasar sehingga kami tidak lagi bergantung pada pembeli atau tengkulak tertentu,” jelasnya.
Dengan adanya mekanisme pasar yang transparan melalui koperasi, Harianto optimistis posisi tawar nelayan kecil akan semakin kuat, yang pada akhirnya akan mendongkrak nilai jual ikan tuna dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga nelayan di Kepulauan Sula.
(Ris)
