PotretOne.com, Jakarta/Sanana,- Kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Maluku Utara, Hidayatullah Sjah, ke Kabupaten Kepulauan Sula menuai sorotan publik. Pasalnya, agenda kunjungan yang berlangsung sejak Selasa (23/12/2025) itu dinilai tidak menunjukkan aktivitas yang lazim dilakukan dalam masa reses sebagai wakil daerah.
Hidayatullah Sjah, yang juga dikenal sebagai Sultan Ternate, dilaporkan berada di Kepulauan Sula hampir sepekan. Namun, selama periode tersebut, tidak terlihat adanya kegiatan resmi seperti penyerapan aspirasi masyarakat, dialog publik, atau pertemuan formal dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat sebagaimana biasanya dilakukan anggota DPD RI saat reses.
Sebaliknya, informasi yang beredar menyebutkan bahwa agenda kunjungan tersebut lebih diwarnai kegiatan ziarah ke sejumlah lokasi bersejarah serta aktivitas yang bernuansa adat dan kebudayaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kapasitas kehadiran Hidayatullah Sjah, apakah sebagai anggota DPD RI atau dalam perannya sebagai Sultan Ternate.
Seorang aktivis masyarakat Kepulauan Sula menilai ketidakjelasan agenda tersebut berpotensi menimbulkan dugaan penyalahgunaan kewenangan, terutama jika kunjungan itu difasilitasi menggunakan anggaran atau sarana negara yang melekat pada jabatan sebagai anggota DPD RI.
“Publik berhak tahu, kunjungan ini dilakukan dalam rangka apa. Jika sebagai reses, seharusnya ada agenda resmi dan terbuka. Jika sebagai urusan adat atau pribadi, maka tidak sepatutnya menggunakan fasilitas negara,” ujar seorang sumber berinisial A.K.B, Rabu (31/12/2025).
Selain minimnya agenda reses, sumber media juga mengungkapkan adanya aktivitas pembentukan sangaji (kepala wilayah adat) dari soa tertentu yang berasal dari Suku Fugud selama kunjungan tersebut. Informasi ini menambah sorotan, karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas konstitusional anggota DPD RI.
Sejumlah warga menilai langkah tersebut berpotensi memicu polemik sosial, mengingat struktur adat di Kepulauan Sula memiliki tatanan dan sejarah yang sensitif. Intervensi tanpa kesepakatan luas dikhawatirkan dapat memunculkan konflik di tengah masyarakat.
“Ini bukan sekadar kunjungan biasa. Jika benar ada pembentukan struktur adat, dampaknya bisa luas dan sensitif bagi kehidupan sosial masyarakat Sula,” kata seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, Hidayatullah Sjah belum memberikan penjelasan resmi terkait tujuan kunjungannya, status kegiatan yang dilakukan, maupun penggunaan fasilitas dan anggaran selama berada di Kepulauan Sula. Upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan masih terus dilakukan untuk memperoleh keterangan resmi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
