Potretone.com, Halut,- Ratusan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Halmahera Utara (AMARAH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kampus Uniera Halmahera Utara, Selasa (2/9). Aksi ini merupakan bentuk protes atas berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di tingkat nasional dan daerah.
Aksi dimulai sejak pagi hari dengan orasi dari sejumlah perwakilan massa aksi. Salah satu orator, Johan Rivaldo Djini, menegaskan bahwa situasi masyarakat kian memburuk sejak awal 2025. Ia menyebut pemerintah, baik pusat maupun daerah, gagal melindungi kepentingan rakyat.
“Kekayaan alam terus dieksploitasi, hukum hanya tajam ke bawah, dan kebebasan berdemokrasi semakin dibungkam. Ini bukan kebencian, tapi bentuk cinta kami terhadap negeri,”ujar Johan dalam orasinya.
Johan juga menyampaikan bahwa aksi ini merupakan peringatan agar pemerintah tidak terus-menerus abai terhadap penderitaan rakyat. “Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berdiri bersama rakyat, dan siapa yang mengkhianatinya,” tegasnya.
Aksi tersebut mendapat tanggapan langsung dari Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, yang menggelar dialog terbuka dengan massa aksi. Dalam pertemuan itu, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan siap menyelesaikan persoalan yang disampaikan.
Semua tanggung jawab daerah ada pada saya. Saya tidak akan lari dari kritik atau tuntutan,” ujar Bupati di hadapan massa.
Ia menjelaskan bahwa Pemda Halut telah melakukan langkah efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas DPRD. Untuk persoalan infrastruktur, Pemda telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pembangunan akan dimulai dalam dua bulan ke depan.
Terkait krisis listrik, Bupati mengungkapkan bahwa mesin pembangkit baru telah tiba dan sedang dalam proses instalasi. Halut diproyeksikan akan mengalami surplus listrik hingga 5 megawatt, dengan tambahan kapasitas 30 megawatt pada Desember mendatang.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program lain, seperti pendampingan hukum bagi masyarakat, perluasan jangkauan BPJS Kesehatan, pengesahan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, pembangunan pasar modern, dan penanganan air bersih. Namun, realisasinya akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Dalam aksi tersebut, Aliansi AMARAH menyampaikan 14 poin tuntutan sebagai berikut:
1. Evaluasi dan reformasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
2. Realisasi program makan siang bergizi gratis di Halmahera Utara.
3. Penyelesaian krisis air bersih di Desa TPI, Kecamatan Tobelo Tengah.
4. Pengesahan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak secara menyeluruh.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Halut.
6. Penindakan tegas terhadap aparat yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil.
7. Penyelesaian konflik lahan PT. TUB dan pembebasan tujuh warga adat Galela.
8. Pengesahan RUU yang berpihak pada rakyat, termasuk RUU Masyarakat Adat dan revisi UU Ketenagakerjaan tanpa skema Omnibus Law.
9. Penolakan terhadap rekrutmen polisi tanpa gelar sarjana (S1).
10. Evaluasi retribusi pasar modern Tobelo.
11. Penindakan terhadap mafia BBM subsidi di Halut.
12. Penghapusan tunjangan DPRD yang membebani APBD.
13. Penataan kota yang lebih terintegrasi oleh Pemda.
14. Pengawalan proses hukum kasus Afan Kurniawan oleh Pemda.
(AG)
