Potretone.com, Sanana,- Kritik keras kembali dilontarkan Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Kepulauan Sula, Munir Banapon, terhadap kebijakan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, yang memberikan subsidi tiket pesawat kepada Trigana Air.
Munir menilai kebijakan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk kebijakan yang “membelakangi rakyat kecil” dan lebih berpihak pada kalangan elite.
“Ini kebijakan yang sangat tidak sensitif. Di saat pemerintah bicara efisiensi anggaran, justru subsidi diberikan kepada sektor yang dinikmati oleh kalangan mampu dan pejabat,” tegas Munir dengan nada tinggi. Minggu, (19/4/2026).
Menurutnya, fakta di lapangan tidak bisa ditutup-tutupi. Moda transportasi udara di Kepulauan Sula selama ini didominasi oleh pejabat daerah dan kelompok ekonomi menengah ke atas. Sementara masyarakat kecil hampir tidak memiliki akses karena harga tiket yang mahal dan keterbatasan kursi.
Ia bahkan menuding kebijakan tersebut berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran yang terang-terangan. Pasalnya, pejabat daerah yang menggunakan pesawat sudah dibekali biaya perjalanan dinas.
“Kalau sudah dibiayai perjalanan dinas, lalu tiketnya disubsidi lagi, ini namanya dobel pemborosan. Uang daerah dipakai untuk memanjakan orang yang sudah mampu,” sindirnya tajam.
Munir kemudian membandingkan kondisi itu dengan realitas pahit yang terjadi di Pelabuhan Sanana. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat kecil harus berdesakan, berebut tiket kapal, bahkan nekat naik tanpa kepastian demi mencari penghidupan di luar daerah.
“Rakyat kita antre, berdesakan, bahkan terpaksa naik kapal dalam kondisi tidak layak. Sementara pemerintah malah sibuk mensubsidi pesawat untuk kalangan tertentu. Ini ironi yang memalukan,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang dinilai belum sehat. Keterlambatan pembayaran gaji pegawai serta keluhan sejumlah OPD yang kekurangan anggaran, menurutnya, menjadi bukti bahwa prioritas kebijakan masih jauh dari kata tepat.
Sebagai solusi, Munir mendesak pemerintah daerah untuk berhenti “menghamburkan anggaran” pada sektor yang tidak menyentuh rakyat kecil. Ia meminta Bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan program Tol Laut melalui kapal perintis seperti Kapal Sabuk Nusantara.
“Kalau benar berpihak pada rakyat, dorong kapal subsidi dari pusat. Buka rute Sanana-Ternate dan Sanana-Ambon secara rutin. Itu baru kebijakan yang menyentuh masyarakat luas,” tegasnya.
Munir menutup pernyataannya dengan pesan keras kepada Bupati agar lebih menggunakan hati nurani dalam mengambil kebijakan, bukan sekadar keputusan yang menguntungkan segelintir pihak.
“Uang daerah itu milik rakyat, bukan untuk memanjakan elite. Jangan sampai kebijakan seperti ini justru melukai rasa keadilan masyarakat yang sudah susah,” pungkasnya.
(Ris)
