Potretone.com, Sanana,- Lima unit mesin tempel 15 PK bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) tahun 2024 yang telah diserahkan kepada kelompok nelayan di Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, tiba-tiba ditarik kembali hanya tiga hari setelah diterima.
Penarikan bantuan tersebut dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Sula. Namun yang mengejutkan, alasan penarikan bukan diduga karena persoalan administrasi atau teknis, melainkan karena faktor politik.
Kepala DKP Kepulauan Sula, Sahlan Norau, saat di ruangan kerjanya pada 14 Januari kemarin. Ia secara terbuka mengakui adanya perintah untuk menarik kembali seluruh mesin bantuan tersebut.
“Beta disuru ambil semua, cuma beta malu hati jadi bilang kasi pulang tiga saja. Masalahnya dari sana yang suru ambil semua karena bukan orang Golkar,” ujar Sahlan.
Sahlan menyebut, perintah penarikan berasal dari Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus. Komisi IV merupakan mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam pengawasan sektor kelautan dan perikanan di parlemen.
Menurut pengakuannya, saat proses verifikasi proposal bantuan, kelompok nelayan tersebut awalnya dikira berafiliasi dengan Partai Golkar. Namun belakangan diketahui bahwa penerima bantuan disebut merupakan simpatisan Partai Demokrat.
“Waktu verifikasi proposal itu ternyata orang Demokrat punya, bukan dari Golkar. Jadi dorang kasi masuk proposal itu, ternyata dong haji itu simpatisan Demokrat. Itu yang jadi masalah besar, kita sampai dapat teror,” ungkapnya.
Jika pernyataan tersebut akurat, maka dugaan politisasi bantuan pemerintah menjadi persoalan serius yang menyentuh prinsip netralitas birokrasi dan keadilan distribusi bantuan negara.
Program bantuan mesin 15 PK itu merupakan bagian dari agenda peningkatan kesejahteraan nelayan kecil. Namun di Desa Waiboga, bantuan yang baru seumur jagung itu harus kembali ditarik, meninggalkan kekecewaan mendalam bagi para nelayan yang sangat membutuhkan mesin tersebut untuk melaut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi IV, maupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terkait dugaan intervensi tersebut.
(RA)
