PotretOne.com, Halut,- Gerak cepat dan terukur Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Pemkab Halut) dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor mendapat apresiasi luas dari masyarakat setempat.
Dimasa kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad, penanganan bencana dilakukan secara intensif dan terkoordinasi hingga berujung pada pencabutan Status Tanggap Darurat Bencana pada 27 Januari 2026.
Pencabutan status ini menandakan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat yang sebelumnya diperpanjang sejak 20 Januari 2026. Keputusan ini sekaligus menunjukkan bahwa kondisi di wilayah terdampak telah berangsur pulih, situasi dinilai terkendali, serta aktivitas masyarakat mulai kembali normal.
Warga sekitar Kecamatan Loloda Utara terutama di Desa Doitia menyampaikan rasa sukur dan haru atas perhatian Pemerintah Halmahera Utara. Mereka juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.
Menurut Warga, Langkah cepat yang diambil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat yang selama ini tinggal di wilayah rawan banjir.
Salah satu langkah konkret yang dirasakan langsung oleh warga adalah pengiriman dua unit alat berat jenis excavator untuk melakukan normalisasi Sungai Doitia. Sungai tersebut selama ini menjadi titik rawan yang kerap meluap saat curah hujan tinggi dan memicu banjir di pemukiman warga.
“Masyarakat Doitia sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengirimkan dua unit excavator untuk menormalisasi sungai,” ujar Jon Sitanala, warga Desa Doitia, Rabu (28/1/2026).
Ia menuturkan, sejak proses normalisasi sungai dilakukan, warga merasa lebih aman dan optimistis ancaman banjir dapat diminimalkan ke depannya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah Halmahera Utara di tengah-tengah masyarakat saat kondisi darurat menjadi bukti nyata kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada rakyat.
Tak hanya itu, Pemda Halmahera Utara juga fokus pada penanganan banjir dan menunjukkan komitmen kuat dalam pemulihan infrastruktur dasar pascabencana.
Selain itu, Pemerintah Daerah Halmahera Utara juga mendapatkan apresiasi kepada masyarakat setempat lantaran mendorong percepatan penanganan ruas jalan dan jembatan Ngajam Apulea, yang merupakan akses vital bagi aktivitas sosial, pendidikan, dan perekonomian warga.
Sebagai tindak lanjut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan pada Satuan Kerja P2JN Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan survei lapangan pada Kamis (22/1/2026).
Survei tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terkait penanganan empat jembatan strategis, yakni Jembatan Ake Worimoi, Ake Doitia, Ake Puru, dan Ake Asmiro.
Usulan penanganan infrastruktur tersebut mendapat perhatian serius hingga memperoleh disposisi langsung dari Menteri dan Direktur Jenderal terkait.
Masyarakat berharap hasil survei ini segera direalisasikan dalam bentuk pembangunan maupun perbaikan jembatan, sehingga akses transportasi dapat kembali lancar dan roda perekonomian di wilayah Loloda Utara dapat bergerak optimal.
Dengan berbagai langkah konkret yang dilakukan, masyarakat menilai Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara semakin responsif dan hadir di tengah warganya, tidak hanya dalam fase tanggap darurat, tetapi juga dalam pemulihan pascabencana secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan wilayah ke depan.
(Cheni)
