banner 728x90
UncategorizedDaerah

Pemda Sula Siap Mengikuti Penilaian ADIPURA Tahun 2025.

7
×

Pemda Sula Siap Mengikuti Penilaian ADIPURA Tahun 2025.

Sebarkan artikel ini

Potretone.com, Sanana – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula, siap mengikuti penilaian Adipura tahun 2025, Sabtu (23/8).

Hal ini di sampaikan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labesy, usai kerja bakti bersama OPD lingkup Pemerintah Daerah.

banner 728x90

Basiludin Mengatakan, Ada beberapa titik lokasi yang di siapkan untuk penilaian Adipura tahun 2025.

“Saat ini pemerintah daerah suda menyiapkan lokasi yang akan di nilai, baik bandara udara emalamo, pasar basanohi, pertokoan pemukiman, pertokoan, sekolah, kesehatan dan TPA.”ujar Kadis Kominfo Kepulauan Sula.

Kata Basiludin, organisasi prangkat daerah (OPD) lingkup Pemda Kepulauan Sula, sementara sedang turun di lokasi kerja masing masing.

“Semua OPD lingkup Pemda suda turun ke lokasi yang akan di siapkan untuk di nilai,”ucap Basiludin.

Kali ini Penilaian Adipura tahun 2025 dilakukan di secara berkelanjutan di berbagai di berbagai kota termasuk Kepulauan Sula.

“Penilaian Adipura bulan Agustus 2025, ini tidak terpusat pada hari tertentu, tapi melalui evaluasi langsung di lapangan. Kemudian juga fokus pada perubahan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah.”tutupnya. (**)

 

 

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.