banner 728x90
Berita

PT RDT Ikut Serta Memeriahkan Hut RI ke-80 Bersama Masyarakat RT 003 Kelurahan Bukit Datuk

77
×

PT RDT Ikut Serta Memeriahkan Hut RI ke-80 Bersama Masyarakat RT 003 Kelurahan Bukit Datuk

Sebarkan artikel ini

Potretone.com Dumai – Dalam rangka kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 tahun, jajaran Manajemen Perusahan Roda Dunia Teknik ikuti kemeriahan yang di selenggarakan oleh masyarakat RT 003 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. (18/08/25)

Acara yang berlangsung di ikuti oleh puluhan masyarakat dari kalangan Pemuda pemudi, ibuk ibuk dan anak anak.

banner 728x90

 

Dokumentasi, saat pembagian hadiah

Kemeriahan yang diadakan berbagai perlombaan seperti, jalan santai, makan kerupuk digantung, masukin bendera dalam botol, makan kue tarok di pipi dan lomba joget.

Dan puluhan hadiah juga telah di siapkan berkat kerjasama antara masyarakat dengan Perusahaan Roda Dunia Teknik yang telah berpatisipasi untuk ikut serta mengsukseskan acara Hut RI ke 80.

Yanto Manager PT RDT menyampaikan “Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 tahun, selamat dan suksesnya acara kemeriahan Hut RI untuk masyarakat RT 003,”ucap Yanto ke awak media ini.

Penulis : Putra

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Sanana,- Aksi demonstrasi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyoroti dugaan kasus-kasus korupsi di daerah berakhir ricuh. Ketua IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menyampaikan aspirasi di depan Istana Daerah, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Minggu (31/5/2026).

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.