Oleh: Mo Umasugi
PotretOne.com, Sanana – Pagi kemarin, seperti pagi-pagi lainnya, saya dan Atu Buamona, duduk berhadapan di JS Coffee, salah satu sudut ruang diskusi paling cair dan bebas di kota Sanana. Kami tidak sedang membahas politik praktis atau intrik kekuasaan seperti biasa. Hari itu, kami duduk dengan satu keresahan bersama: tentang geliat perayaan ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula yang ke-22.
Di atas meja, dua cangkir kopi panas mengepul, aroma robusta lokal mengisi udara. Tapi dalam benak kami, aroma yang muncul justru aroma keprihatinan. Ada sesuatu yang mengganjal dari cara daerah ini merayakan usianya yang ke-22. Saya membuka percakapan, “Atu, 22 tahun sudah, tapi entah kenapa saya merasa kita sedang kehilangan makna.”
Atu, seperti biasa, tidak menahan diri. Ia langsung menimpali, “Saya juga rasa begitu, Abang Mo ( sapaan akrab nama saya ). Ini ulang tahun, tapi rasanya kayak pesta penyangkalan. Kita rayakan apa sebenarnya? Apakah kemajuan, atau sekadar rutinitas seremoni tanpa isi?”
Ucapan itu membuat saya berpikir lebih dalam. Sejak dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara dua dekade lalu, Kabupaten Kepulauan Sula memang mengalami transformasi secara administratif. Tapi apakah perubahan itu juga terjadi secara substansial pada kualitas hidup masyarakatnya, pada pelayanan publiknya, atau pada cara pemerintah hadir sebagai pelayan rakyat?
Yang kami prihatinkan bukan semata pada soal perayaan. Kami tidak anti terhadap lomba rakyat, atau parade budaya. Itu bagian dari kearifan lokal. Tapi kami mempertanyakan: Di mana refleksi, di mana pertanggungjawaban sejarahnya?
Ulang Tahun Kabupaten seharusnya menjadi momen muhasabah (evaluasi dan refleksi), momen menghitung bukan hanya usia, tetapi juga keberhasilan dan kegagalan. Tapi yang kita saksikan hari-hari ini justru euforia yang mengambang di atas realitas pahit: infrastruktur dasar masih timpang, pendidikan belum merata, pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh desa, dan yang paling menyakitkan, adalah meningkatnya ketimpangan sosial.
Atu lalu menyebut satu hal yang menggugah, “Sa takut, Abang Mo, kalau kita terjebak dalam budaya simbolik. Di mana ulang tahun daerah hanya jadi panggung pertunjukan, bukan panggung pertanggungjawaban.”
Saya mengangguk pelan. Di usia 22, harusnya Kabupaten Kepulauan Sula sudah menapaki fase kematangan. Bukan lagi sibuk dengan pencitraan, melainkan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Harusnya, ada laporan yang transparan: apa capaian RPJMD? Bagaimana tingkat kemiskinan? Apa strategi daerah menghadapi tantangan pasca-COVID? Tapi semua itu seakan tenggelam dalam pesta.
JS Coffee hari itu menjadi ruang kontemplasi kecil kami. Dua warga biasa, yang hanya bisa menyalakan api kecil kesadaran lewat obrolan sederhana. Tapi kami percaya, diskusi kritis seperti ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga nalar publik tetap hidup.
Kabupaten Kepulauan Sula,
Kami mencintaimu bukan dengan pujian kosong, tapi dengan doa dan kritisisme. Kami berharap, usia yang bertambah ini bukan sekadar angka, melainkan pijakan untuk memperbaiki arah. Sebab kabupaten ini bukan milik elit, tapi milik semua terutama mereka yang tak pernah diundang dalam pesta, tapi selalu hadir dalam realita. (**)
