Potretone.com, Sanana (Malut) – Aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, Maman Umasugi, kini menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula hanya mengharapkan APBD,DAK,DAU,Dan Dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi untuk pembangunan di Kepulauan Sula.
Menurut Dia, seharusnya Pemda harus mampu melihat peluang besar dari Pemerintah Pusat lewat berbagai sektor Kementrian untuk bisa berkordinasi guna pengembangan pembangunan di berbagai sektor.
“Sejauh ini saya belum melihat sedikit pun langkah-langkah kordinasi antara Pemda dengan Pemerintah Pusat,kalaupun ada tetapi belum ada yang terealisasi sejauh ini,”ucap maman Umasugi, kepada media potretone.com, Rabu (5/6/24).
Dalam perspektif Politik, kata maman, Pemda seharusnya memanfaatkan peluang sebagai kepala Daerah yang di usung oleh partai-partai poltik yang memiliki distribusi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu serta DPR RI.
“Saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula belum terlihat ada gebrakan maupun terobosan di berbagai sektor, minimal satu sektor saja yang di anggap sebagai leading sektor, Pemkab Sula masih gradual dan cenderung tak fokus. Pemkab Sula harusnya membangun upaya sinergi dan kolaborasi dari pada menghabiskan energi pada mutasi pegawai dan penonaktifan Kepala Desa.”ujarnya.
Maman Umasugi juga melihat, demokrasi yang di mainkan oleh Bupati Kepulauan Sula hanya di maknai sebagai kebabasan politik tanpa melihat konteks ekonomi dan sosila budaya sehingga distribusi sumber daya materil masih terkonsentrasi pada segilintir elit dan pemodal penguasa. Usia 21 Tahun Kabupaten seharusnya menjadi momentum untuk berbenah sekaligus meneguhkan komitmen untuk membuat berbagai prestasi.
“Saya tidak sedang dalam posisi membandingkan tetapi jika indikator pembangunan di ukur dari besaran APBD mestinya sula jauh lebih cepat dan berkembang dari pada Morotai dan Tidore Kepulauan. Pemkab Sula lebih suka terjebak (agar tidak mengatakan menjebak diri)dari hal-hal bersifat ceremonial tanpa spektrum yang jelas,”terangnya.
Kata Maman, Hampir semua orang sula memiliki ekspektasi tentang ‘Sula Bahagia’ yang sesungguhnya tanpa harus merenggek meminta bonus dan hadiah dari Iven yang di buat oleh Pemda dan tanpa merasa khawatir dengan lambatnya perputaran ekonomi yang kemudian mendowngrade daya beli masyarakat. Semua orang Sula berharap bahagia yang lebih fundamental dari pada bahagianya dua insan yang sedang merajut cinta lalu berjanji menikah.
“Orang Sula akan bahagia jika posisi sula sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat dua wilayah produksi perikanan yang jika di kapitalisasi lewat program pemerintah akan menjadi satu dari sekian peluang strategis daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Orang Sula akan bahagia sebagaimana tagline Bupati saat kampanye.”tandanya.
Kata maman, Berkacalah, Kabupaten Kepulauan Sula di zaman kecamatan adalah kecamatan yang menjadi dapur bagi PAD Kabupaten Maluku Utara, kini Sula hanya sebuah wilayah administrasi pemerintahan yang di dalamnya menyisahkan banyak tanya dan peristiwa yang tak berujung bahagia.
“Pemda seharusnya lebih fokus pada proses pembangunan yang ada di daerah sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib yang menjadi urusan Pemerintah Daerah yang di amanatkan dalam Undang-Undang terlaksana secara optimal serta menjadi teladan bagi generasi yang akan datang,” ungkapnya. (RA)
