banner 728x90
BeritaDaerahMaluku UtaraNasionalOtomotifRegionalUncategorized

YBH Kapita Cabang Sula bangun sinergitas Penegakan Hukum dengan Polres

59
×

YBH Kapita Cabang Sula bangun sinergitas Penegakan Hukum dengan Polres

Sebarkan artikel ini

Potretone.com, Sanana,- Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Kapita Cabang Sula melakukan kunjungan ke Polres Kepulauan Sula, Kamis, 2 April 2026. Kunjungan ini menjadi langkah awal silaturahmi dalam rangka penguatan sinergitas dengan Penegak Hukum pada wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.

Rombongan pengurus YBH Kapita Cabang Sula diterima langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh. Hartanto, S.I.K. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu, termasuk implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.

banner 728x90

Direktur YBH Kapita Cabang Sula, Fadli Wambes, mengatakan silaturahmi ini ditujukan untuk membangun sinergi antara lembaga bantuan hukum dan kepolisian.

“Ini langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia,” kata Fadli, Kamis, 2 April 2026.

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh. Hartanto, menyatakan pihaknya menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai kehadiran lembaga bantuan hukum dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung tugas kepolisian.

“Kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk YBH Kapita, dalam mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia,” ujar Kodrat.

Ia menambahkan, sinergi antara kepolisian dan lembaga bantuan hukum diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan profesionalitas aparat penegak hukum.

(Ris)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.

Berita

Potretone.com, Sanana,- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menuai kritik keras setelah hingga kini belum juga menyerahkan hasil temuan proyek bermasalah kepada aparat penegak hukum (APH), meski telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP), meminta dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga turun melakukan uji petik lapangan di sejumlah proyek pemerintah daerah.