Potretone.com, Jakarta,- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali mencuri perhatian nasional! Di bawah kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua, Pemda Halut menunjukkan langkah progresif dengan membawa 30 pimpinan OPD untuk mengikuti agenda resmi di KPK RI, Rabu (26/11/2025).
Langkah ini bukan main-main. Selama dua hari penuh, 26–27 November, rombongan Halut yang dipimpin Sekda E.J. Papilaya dan Inspektur Tony Kappuw mengikuti rangkaian verifikasi serta evaluasi kinerja bersama Deputi Pencegahan KPK. Tujuannya jelas: memperkuat integritas, menutup celah korupsi, dan memastikan seluruh tata kelola pemerintahan Halut berjalan sesuai standar nasional.
KPK memeriksa delapan sektor inti yang selama ini menjadi barometer bersihnya pemerintahan: mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengelolaan aset dan pajak daerah. Semua OPD wajib menunjukkan kesiapan, kelengkapan dokumen, serta komitmen mereka dalam membangun pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Bupati Piet menegaskan bahwa langkah membawa seluruh pimpinan OPD ke KPK adalah bentuk keseriusan Pemda Halut dalam menciptakan perubahan nyata.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat. Ini langkah strategis agar tidak ada ruang penyimpangan,” tegasnya.
Dengan proses verifikasi yang ketat dari KPK, Pemda Halut optimistis dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas.
“Setelah kembali dari KPK, semua OPD wajib melakukan pembenahan. Hasil evaluasi ini menjadi tolok ukur awal untuk memperbaiki sistem kerja kita.”Pasan Bupati Halut
Langkah berani Pemda Halut ini mendapat perhatian karena menunjukkan komitmen kuat daerah dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan profesional. Dengan keterbukaan dan pendampingan dari KPK, Halmahera Utara menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang benar-benar serius dalam memperkuat integritas pemerintahan.
(Cheni)
