SANANA, – Pengurus DPC Partai Demokrat Kepulauan Sula, Darmawan Buamona, meminta aparat penegak hukum (APH) melihat secara utuh konteks polemik penyebaran percakapan elektronik yang berkaitan dengan persoalan pemerintahan desa.
Darmawan Buamona
Staf Ahli Ahkam Gajali Kebakaran Jenggot, Saat Anggota DPRD Menjalankan Tugas
Potretone.com Sanana,- Suasana politik di internal DPRD Kabupaten…
Kerja DPRD Dibatasi? Darmawan: Itu Pemahaman Keliru, Luruskan Dulu Logikanya
Potretone.com Sanana,- Tenaga Ahli Fraksi Demokrat DPRD Kepulauan…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
