Oleh: Mohtar Umasugi
Pagi ini, di sela rutinitas menyeruput kopi, saya tiba-tiba teringat lagu legendaris Iwan Fals: “Surat Buat Wakil Rakyat.” Entah kenapa, lagu itu terasa seperti kiriman khusus buat para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula hari ini. Mungkin karena realitas yang kita saksikan di daerah ini begitu mirip dengan pesan yang tersimpan di balik lirik-lirik Iwan Fals tajam, jujur, dan menyentil nurani.
“Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat…”
Bait sederhana itu kini terasa seperti surat teguran terbuka untuk para wakil rakyat kita di Sula. Di tengah banyaknya permasalahan publik dari infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak, masalah air bersih, pelayanan listrik yang tidak stabil, turunnya daya beli masyarakat, harga sembako naik drastis, ekonomi stagnan, lambatnya perputaran uang, hingga layanan publik yang memburuk lembaga yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat justru tenggelam dalam diam.
Iwan Fals tidak pernah menyebut nama daerah dalam lagunya, tapi pesan universalnya kini menemukan tempat di bumi Sula. Lagu itu adalah cermin; ia memperlihatkan wajah politik lokal yang penuh ironi. Wakil rakyat yang dulu berjanji memperjuangkan suara rakyat kini seakan kehilangan arah setelah duduk di kursi kekuasaan.
Secara empiris, publik bisa menilai kinerja DPRD dari tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, ketiga fungsi itu di Sula seolah berjalan tanpa jiwa.
Fungsi legislasi jarang melahirkan perda yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Fungsi anggaran lebih sering menjadi ajang kompromi politik ketimbang instrumen keadilan fiskal. Fungsi pengawasan justru nyaris tak terdengar, bahkan di tengah berbagai dugaan penyimpangan kebijakan pembangunan.
Lantas, ke mana para wakil rakyat itu ketika rakyat menjerit karena harga kebutuhan bahan pokok melambung? Ke mana suara mereka saat listrik padam bergilir dan air bersih tak mengalir? Seolah-olah, ruang sidang DPRD kini lebih sibuk membicarakan kepentingan jangka pendek ketimbang nasib masyarakat di desa-desa.
Fenomena ini menunjukkan betapa sebagian wakil rakyat kita telah kehilangan makna “amanah.” Mereka lebih nyaman dengan status “anggota dewan” daripada fungsinya sebagai “wakil rakyat.” Padahal, amanah itu bukan hanya tentang jabatan, melainkan tentang tanggung jawab moral terhadap penderitaan masyarakat.
Iwan Fals pernah menyindir dengan lirik:
“Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyi lagu setuju…”
Kalimat itu menggambarkan dengan tepat realitas DPRD Sula hari ini — terlalu sering setuju, terlalu jarang menolak. Padahal, sikap kritis bukanlah bentuk permusuhan terhadap eksekutif, melainkan wujud cinta terhadap kebenaran dan tanggung jawab terhadap rakyat.
Surat Buat Wakil Rakyat seharusnya tidak hanya dianggap sindiran, tapi juga alarm kesadaran. Bahwa jabatan politik adalah ladang pengabdian, bukan arena mencari keuntungan. Bahwa menjadi wakil rakyat berarti siap menanggung beban moral dan sosial rakyat yang diwakilinya.
Sula sedang tidak baik-baik saja. Permasalahan ekonomi, pelayanan publik, dan ketimpangan pembangunan semakin nyata di depan mata. Namun, selama DPRD memilih diam, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, maka legitimasi politik pun ikut runtuh.
Mungkin sudah saatnya surat buat wakil rakyat itu benar-benar diputar di ruang paripurna DPRD Sula. Bukan untuk hiburan, tapi untuk refleksi. Agar setiap anggota dewan bisa menatap dirinya di cermin lagu itu — adakah mereka benar-benar menjadi wakil rakyat, atau sekadar wakil partai yang sibuk menjaga kenyamanan kekuasaan?
Sula tidak butuh wakil rakyat yang pandai berbicara di panggung, tetapi Sula butuh wakil rakyat yang berani bertindak di lapangan. Tidak butuh mereka yang sibuk membela diri, tetapi yang siap mendengar kritik dengan hati.
Karena bagi rakyat Sula, lagu Iwan Fals bukan sekadar nostalgia masa lalu — ia adalah pesan abadi tentang tanggung jawab, kejujuran, dan keberanian moral. Sebuah kiriman dari nurani bangsa untuk mereka yang pernah berjanji di hadapan rakyat, tapi lupa menepatinya.
