Oleh: Mohtar Umasugi
Pagi ini, aroma kopi sula menemaniku menatap realitas Kabupaten Kepulauan Sula yang kian getir. Di tengah visi besar yang diagungkan dengan slogan “Sula Bahagia”, justru wajah sosial, ekonomi, dan birokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Seolah jargon itu kini hanya menjadi slogan tanpa denyut empirik di lapangan.
Mari kita berbicara apa adanya. Ekonomi masyarakat stagnan, harga kebutuhan pokok terus meroket, dan daya beli menurun drastis. Pasar-pasar tradisional di Sanana kehilangan denyut hidupnya. Para pedagang mengeluh sepi pembeli, nelayan berjuang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan biaya solar dan pertamax, sementara petani kehilangan harapan karena tidak ada sistem pendukung distribusi hasil panen yang jelas. Di sisi lain, pemerintah daerah tampak sibuk dengan agenda seremonial yang sarat pencitraan, bukan kerja nyata yang menyentuh akar persoalan rakyat.
Visi “Sula Bahagia” yang seharusnya menjadi kompas moral pembangunan daerah kini seperti tersesat di jalan kebijakan yang tidak berpihak. Bahagia, dalam pengertian substantif, mestinya menyentuh kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, serta pemerataan pelayanan publik.
Namun faktanya, infrastruktur jalan dan jembatan antar-kecamatan masih rusak, bahkan dalam ibu kota kabupaten kepulauan Sula pun berlobang dan berdebu, akses air bersih dan listrik belum stabil, dan pelayanan kesehatan sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bukankah ini paradoks dari visi yang dijanjikan?
Secara empiris, data pertumbuhan ekonomi daerah yang stagnan beberapa tahun terakhir menjadi cermin kegagalan implementasi visi pembangunan. Pemerintah daerah terkesan kehilangan arah strategi untuk menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya alam dan manusia. Padahal, jika potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata dikelola secara terencana, Sula tidak perlu bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat.
Sebuah visi tanpa desain kebijakan yang terukur hanyalah mimpi kosong. Sula Bahagia tidak akan pernah lahir dari retorika, melainkan dari keberanian melakukan reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil. Bupati dan jajaran harus memahami bahwa kebahagiaan masyarakat bukan soal penghargaan atau pencitraan, tapi tentang rasa aman, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pelayanan publik yang manusiawi.
Kita tentu tidak ingin Sula terus menjadi “negeri yang kaya sumber daya, tetapi miskin arah.” Karena itu, saatnya refleksi: apakah visi Sula Bahagia benar-benar hidup dalam kebijakan, atau hanya tertulis di dokumen RPJMD yang tak pernah menyentuh realitas sosial-ekonomi masyarakat?
Kopi pagi hari ini menyisakan tanya yang getir: jika rakyat masih sulit, pasar sepi, dan pembangunan tersendat, apakah masih pantas kita bicara tentang Sula Bahagia?
Sebab bahagia bukan sekadar kata — ia seharusnya menjadi rasa yang tumbuh dari kebijakan yang berpihak dan kepemimpinan yang visioner.
Untuk menemukan Jalan Menuju “Sula Bahagia” yang Nyata, saya tawarkan beberapa solusi sebagai berikut:
1. Refleksi Kepemimpinan dan Orientasi Kebijakan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan. Visi Sula Bahagia harus diterjemahkan dalam indikator kinerja yang terukur, bukan hanya dalam laporan seremonial.
2. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah. Potensi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata perlu dijadikan lokomotif ekonomi daerah. Program pemberdayaan nelayan dan petani mesti diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk, bukan sekadar bantuan alat.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Anggaran publik harus terbuka dan dapat diakses masyarakat. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
4. Pembangunan Infrastruktur yang Merata. Pemerataan pembangunan fisik, terutama jalan desa, jaringan listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan, menjadi syarat utama mewujudkan kesejahteraan yang merata. Infrastruktur bukan sekadar proyek, tetapi jembatan bagi kemajuan sosial-ekonomi masyarakat.
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Birokrasi harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Diperlukan penataan ulang sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas pungli agar masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah.
6. Pelibatan Masyarakat Sipil dan Akademisi. Pemerintah perlu membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan komunitas sipil untuk ikut merumuskan kebijakan berbasis data dan kebutuhan nyata.
Jika visi Sula Bahagia ingin benar-benar hidup, maka kebahagiaan rakyat harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, bukan sekadar penghargaan dari luar daerah. Karena sesungguhnya, kebahagiaan sejati itu lahir ketika pemerintah hadir dengan hati, bekerja dengan data, dan memimpin dengan nurani.
