banner 728x90
BeritaDaerahMaluku UtaraNasionalOtomotifRegionalUncategorized

Menjelang Kongres IV HPMS 11 – 12 Januari 2026 di Kota Ternate, Figur Bakal Calon Ketua Umum HPMS Mulai bermunculan.

112
×

Menjelang Kongres IV HPMS 11 – 12 Januari 2026 di Kota Ternate, Figur Bakal Calon Ketua Umum HPMS Mulai bermunculan.

Sebarkan artikel ini

PotretOne.com Jakarta/Ternate,- HPMS CABANG DKI Jakarta telah menggodok sejumlah tokoh dan figur, diantaranya Hendra Thes dan Muhammad Natsir Sangadji.

Menurut Plt. Ketua Cabang DKI Jakarta, Muh. Husni Sapsuha, kedua tokoh ini dianggap layak dan dapat membawa HPMS sebagai organisasi kemasyarakatan, pelajar dan mahasiswa ke arah yang lebih baik.

banner 728x90

“Pak HT (Hendra Thes) dan Muhammad Natsir Sangadji pantas diusung di forum kongres nanti untuk dipilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal HPMS,” ujar Babatopa, sapaan akrab Muh Husni Sapsuha.

Babatopa berharap Kongres IV HPMS 2026 ini menjadi forum rembuk untuk menata organisasi tertua di Maluku Utara ini.

Sementara Ketua OKK HPMS Cabang DKI Jakarta, Arid Fokaaya, mengatakan penataan dan regulasi organisasi menjadi fokus penyesuaian.

“Diantaranya, kedudukan PP HPMS, keanggotaan dan program kerja harus mengikuti keadaan terkini,” ujar Arid.

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Potretone.com, Sanana,- Sikap diam Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Mangoli Timber Produsen (MTP) mulai memantik kritik keras. Lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan di bidang tenaga kerja itu dinilai belum menunjukkan keberanian politik untuk membela ribuan pekerja lokal yang diduga kehilangan hak-hak normatifnya.

Berita

Potretone.com, Sanana,- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menuai kritik keras setelah hingga kini belum juga menyerahkan hasil temuan proyek bermasalah kepada aparat penegak hukum (APH), meski telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP), meminta dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga turun melakukan uji petik lapangan di sejumlah proyek pemerintah daerah.