SANANA,- Masmina Ali Umacina, Kembali melontarkan kritik keras terhadap Ketua DPC PKB Kepulauan Sula, Armin Soamole, yang menyebut dirinya “numpang tenar” dalam menyoroti dugaan persoalan pengelolaan Dana Desa Wailoba.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula itu menilai pernyataan Armin tersebut keliru, tidak menyentuh substansi persoalan, dan terkesan berusaha mengalihkan perhatian publik dari isu utama, yakni dugaan pengelolaan anggaran Dana Desa yang perlu dipastikan kebenarannya melalui pemeriksaan lembaga berwenang.
Menurut Masmina, jika memang tidak ada persoalan dalam pengelolaan Dana Desa Wailoba, seharusnya yang diberikan kepada publik adalah penjelasan dan data, bukan serangan personal terhadap pihak yang menjalankan fungsi pengawasan.
“Kalau saya menyampaikan persoalan Dana Desa kemudian disebut numpang tenar, menurut saya itu keliru. Saya tidak sedang mencari panggung. Saya menjalankan tugas sebagai anggota DPRD,” tegas Masmina, Jumat (7/8/2026).
Ia mempertanyakan alasan pernyataan “numpang tenar” tersebut dilontarkan ketika yang dibicarakan adalah penggunaan uang negara yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kalau memang pengelolaan Dana Desa Wailoba sudah benar, jawab dengan data. Jangan justru menyerang orang yang melakukan pengawasan. Persoalannya bukan Masmina mau terkenal atau tidak, tetapi uang rakyat digunakan untuk apa dan apakah penggunaannya sesuai aturan,” ujarnya.
Masmina meminta Armin Soamole tidak menggeser persoalan dari substansi pengelolaan anggaran menjadi persoalan pribadi.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPRD bukan sesuatu yang dapat dihentikan hanya karena ada pihak yang merasa terganggu dengan kritik atau permintaan pemeriksaan.
“Jangan karena saya menjalankan fungsi pengawasan lalu dikatakan numpang tenar. Kalau ada yang merasa keberatan dengan pengawasan, silakan jawab substansinya. Jangan mengalihkan persoalan dengan menyerang pribadi,” kata Masmina.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan anggaran yang bersumber dari uang negara digunakan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ketika muncul dugaan persoalan dalam pengelolaan Dana Desa, kata Masmina, meminta audit atau pemeriksaan bukanlah tindakan mencari sensasi, melainkan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Kalau ada dugaan, kita minta periksa. Kalau terbukti tidak ada pelanggaran, selesai. Kalau ternyata ditemukan pelanggaran, maka harus diproses. Sederhana saja. Jangan persoalan ini dipelintir menjadi persoalan popularitas,” tegasnya.
Masmina bahkan meminta pihak-pihak yang membantah adanya persoalan dalam pengelolaan Dana Desa Wailoba untuk membuka ruang pembuktian secara transparan.
Ia mempersilakan Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Silakan audit. Silakan periksa. Saya tidak takut dengan pemeriksaan. Justru pemeriksaan itu yang akan menjawab apakah dugaan tersebut benar atau tidak,” ujarnya.
Masmina menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah. Namun, menurutnya, DPRD berhak meminta agar dugaan yang menyangkut uang negara diperiksa oleh institusi yang memiliki kewenangan.
“Yang menentukan ada atau tidaknya pelanggaran bukan saya, tetapi lembaga yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti. Jadi jangan seolah-olah ketika DPRD meminta pemeriksaan berarti DPRD sudah memvonis seseorang,” jelasnya.
Ia juga meminta agar pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau kritik terkait Dana Desa memberikan klarifikasi berdasarkan dokumen dan fakta, bukan dengan menyerang pribadi.
“Kalau merasa tidak ada masalah, tunjukkan buktinya. Jangan sibuk mengurus apakah Masmina terkenal atau tidak. Yang harus dijelaskan adalah pengelolaan uang rakyat,” sindirnya.
Masmina kembali menegaskan bahwa dirinya memperoleh mandat politik dari masyarakat untuk duduk di DPRD dan menjalankan fungsi representasi serta pengawasan.
“Saya dipilih rakyat bukan untuk diam. Saya duduk di DPRD untuk bekerja, mengawasi, dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Kalau ada persoalan yang menyangkut uang rakyat, saya akan bicara,” katanya.
Ia kemudian kembali menanggapi tudingan “numpang tena”” yang diarahkan kepadanya.
“Untuk apa saya numpang tenar? Ketua PKB Kepulauan Sula, Armin Soamole, mencalonkan diri sebagai DPR sebanyak tiga kali saja tidak dipilih oleh rakyat dan tidak pernah berhasil. Jadi, apa yang harus saya numpang tenarkan?” ujar Masmina.
Masmina menilai perdebatan politik tidak boleh membuat persoalan penggunaan anggaran publik kehilangan arah.
Ia meminta seluruh pihak menghentikan polemik personal dan membiarkan proses pemeriksaan berbicara berdasarkan fakta.
“Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau ada dugaan, periksa. Jangan tutupi substansi dengan narasi ‘numpang tenar’. Uang yang dibicarakan adalah uang rakyat, bukan uang pribadi siapa pun.”
Masmina menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dirinya siap mempertanggungjawabkan setiap kritik dan pernyataan yang disampaikan sepanjang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Pengawasan bukan kejahatan. Kritik bukan berarti mencari sensasi. Dan meminta aparat memeriksa dugaan persoalan anggaran bukan berarti memvonis seseorang. Saya akan tetap menjalankan fungsi saya sebagai anggota DPRD,” pungkasnya.
(Ris)
