Potretone.com, Halut,- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini berlangsung di Greenland Hotel, Desa Gura, Kecamatan Tobelo yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, M. P.d.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Halmahera Utara Inggrid Paparang, S.E., perwakilan Kepolisian Resor Halmahera Utara, jajaran Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, pemangku kepentingan, insan pers, serta peserta lainnya dengan jumlah sekitar 200 orang.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Menurutnya, Forum ini menjadi ruang partisipatif untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah.
“Perencanaan pembangunan harus disusun secara partisipatif dan akuntabel. Konsultasi publik ini menjadi wadah untuk menyatukan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027,” ujar Wakil Bupati.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa tema pembangunan daerah Tahun 2027 adalah “Menata Konektivitas dan Tata Kelola Wilayah untuk Memperkuat Integrasi Kawasan dan Efektivitas Pelayanan Publik.”
Kata Wakil Bupati, Tema tersebut selaras dengan tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025-2029.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan 2027 meliputi pemerataan konektivitas antarwilayah, penguatan infrastruktur digital dan sistem informasi, pengembangan ekonomi produktif berbasis sektor unggulan dan potensi lokal, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan reformasi birokrasi, pengelolaan lingkungan dan ketahanan bencana, serta penguatan kesetaraan gender dan modal sosial budaya masyarakat.
Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tantangan fiskal daerah, khususnya terkait dengan potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Ia mendorong optimalisasi sumber pembiayaan dari APBD Provinsi dan APBN serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Terbatasnya fiskal tidak boleh menghambat kinerja pelayanan. Kreativitas, inovasi, dan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” tegasnya.
Kegiatan konsultasi publik ini bertujuan menghimpun aspirasi, masukan, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD, sehingga arah kebijakan pembangunan daerah dapat lebih terukur, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Diketahui, setelah pembukaan kegiatan forum tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, Hernefer Tjandua, A.P., M.H, serta sesi diskusi interaktif dengan peserta.
(Cheny)
