PotretOne.com, Sanana – Pagi ini, Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, tidak berkantor. Senin (26/2/24).
Informasi yang diterima media ini, Ibu Ketua beserta Anggota lainnya berada diternate mengikuti rapat penting di sana,” demikian seorang staf KPUD menyambut kepada media di teras kantor penyelenggara pemilu itu.
Sementara pasca pencoblosan dan penghitungan suara dan juga diduga terindikasi kecurangan administrasi lain yang cukup banyak, mengapa ada rapat penting di Ternate, ini seolah penyelenggara digugurkan kewajibannya, dan tak peduli masalah kepemiluan. Bukankah ini saatnya, kehadiran komisioner dibutuhkan?
Ada dugaan, aksi “Lari dari tugas” yang dilakukan oleh seluruh komisioner ini akhirnya terungkap. Ke-lima komisioner ini bukan mengkuti rapat sebagaimana disampaikan salah seorang staf diatas. Mereka pelisiran ke Ternate untuk mengurus kepentingan pribadi, mengikuti seleksi anggota KPUD, alias “berdemo” meminta perpanjangan masa jabatan.
Hal ini sebagaimana disampaikan salah seorang politis dan caleg Kabupaten Kepulauan Sula menilai, sikap kelima komisioner KPU tak menggubris persoalan yang ada di Kepulauan Sula pasca Pemilu.
“Dorang ini talalu pandang enteng deng masalah ini, padahal harusnya komisioner jadi pelayan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul pasca pemilu,” ujar caleg ini, tidak mau namanya ditulis media. “Jang tulis beta pung nama lai, cilaka, dorang bisa kase kurang beta pung suara di pleno nanti,” ujarnya tersenyum.
Lanjutnya, Caleg ini merasa heran dengan sikap KPUD Propinsi Maluku Utara dan KPU RI yang mengizinkan seluruh komisioner meninggalkan tugas di saat seperti ini. Hal ini Sangat tidak ber-etika, jika KPU Propinsi dan KPU Pusat membiarkan sikap arogan kelima komisioner KPUD Kepulauan Sula.
Penelusuran media ini akhirnya terungkap, Rombongan kelima Komisioner ke Ternate, benar bahwa mereka mengikuti seleksi KPU Propinsi dan KPU Kabupaten.
Mereka tega meninggalkan tugas utama-nya, demi mengoleksi tahun pengabdian mereka secara pribadi sebagai penyelenggara pemilihan umum, dan pilkada.
Caleg ini pun menuturkan, seharusnya komisioner KPUD tidak perlu bernafsu mencalonkan diri mereka kembali. Pasalnya kelima komisioner ini telah melakukan pelanggaran etika. Hal ini dikuatkan dengan Vonis Hakim Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) tahun 2021, yang telah terbukti melakukan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu (PEPP).
“Kalau tidak percaya, silakan cari di google,” tantang caleg ini kepada wartawan.
Majelis Etik Hakim DKPP dalam putusan nomor : 32-PKE-DKPP/I/2021, Nomor: 70-PKE-DKPP/II/2021, Nomor: 86-PKE-DKPP/II/2021, dan Nomor: 87-PKE-DKPP/II/202 menyatakan para komisioner (teradu) melanggar etika penyelenggara pemilu, dan memberi SANKSI PERINGATAN KERAS.
“Etika komisioner seperti ini, harus jadi catatan penting bagi tim seleksi untuk menjatuhkan mereka dalam seleksi ini. Apalagi, saat sekarang, mereka tega tinggalkan tugas demi kepentingan pribadi mereka,” ujar Sang Caleg yang mengaku kecewa dengan sikap komisioner di saat kisruh dugaan penggelembungan suara oleh PPK Sulabesi Barat.
Ketua KPUD Kepulauan Sula yang dikonfirmasi media melalui hubungan seluler Whatsapp beberapa hari lalu hingga berita tayang. tidak merespon. Demikian pula Ketua Bawaslu Kepulauan Sula Ajwan Umasugi, tak membalas konfirmasi media. (AR)
