PotretOne.com Sanana,- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kepulauan Sula bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) justru membuka fakta mencengangkan. Isu dugaan status pekerja dijadikan mitra, bekerja tanpa surat perjanjian kerja, mengalami PHK massal, serta tidak menerima pesangon di PT MTP Falabisahaya, dibantah mentah-mentah tanpa satu pun hasil investigasi lapangan.
Sikap Disnaker Kepulauan Sula dinilai lemah, ragu, bahkan terkesan “masuk angin”. Di hadapan Komisi II DPRD, Kepala Disnaker Kepulauan Sula, M. Nasir Sangaji, menyebut isu yang telah ramai diperbincangkan publik dan media online itu sebagai “berita rekayasa”, dengan dasar keterangan tiga orang perwakilan perusahaan.
“Tapi ternyata semuanya itu hanya berita rekayasa menurut tiga orang perwakilan perusahaan,” ujar M. Nasir Sangaji.
Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pekerja yang dijadikan mitra, tidak ada pekerja tanpa kontrak, tidak terjadi PHK massal, dan tidak ada persoalan pesangon, meski klaim tersebut tidak pernah diverifikasi langsung ke lokasi perusahaan.
“Ada isu-isu bahwa ada PHK, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada PHK,” katanya.
Pernyataan tersebut sontak memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, saat dikonfirmasi wartawan apakah Disnaker pernah turun langsung ke Desa Falabisahaya untuk memastikan kondisi riil tenaga kerja di PT MTP, jawabannya justru mengejutkan.
“Belum, karena saya tidak pernah ada laporan yang masuk ke saya. Saya tahu ini lewat media, sehingga saya langsung buat panggilan,” akuinya.
Pengakuan ini menegaskan bahwa Disnaker Kepulauan Sula tidak pernah melakukan pengawasan maupun investigasi lapangan, meski isu dugaan pelanggaran ketenagakerjaan telah menjadi konsumsi publik. Fungsi pengawasan ketenagakerjaan pun dipertanyakan: menunggu laporan, bukan menjemput masalah.
Ironisnya, saat didesak apakah Disnaker akan melakukan investigasi lanjutan untuk memastikan kebenaran pernyataan pihak perusahaan, Kepala Disnaker justru memberikan jawaban berputar-putar, bernada sangat hati-hati, dan terkesan mencari alasan.
“Insya Allah, karena terus terang, kalau saya turun mesti punya anggaran, karena saya juga mesti bawa tim,” ucapnya dengan raut wajah kaku. Senin, (12/1/2026).
Pernyataan tersebut dinilai publik sebagai sinyal kuat ketidaksiapan dan ketidaktegasan Disnaker dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Di saat nasib buruh dipertaruhkan, alasan klasik soal anggaran kembali dijadikan tameng.
Sikap Disnaker yang terkesan cepat membela versi perusahaan namun lamban turun ke lapangan memunculkan dugaan pembiaran sistematis. Bahkan, tidak sedikit pihak menilai Disnaker Kepulauan Sula lebih mempercayai manajemen perusahaan dibanding suara pekerja dan fakta di lapangan.
Kini, bola panas berada di tangan Komisi II DPRD Kepulauan Sula. Publik menanti sikap tegas: apakah DPRD akan membiarkan Disnaker terus “masuk angin”, atau memaksa instansi teknis tersebut turun langsung, membuka data, dan menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. (Ra)
