banner 728x90
BeritaDaerahNasional

Anggaran Pusat Diperketat, Pemda Sula Tetap Komitmen Tangani Banjir di Desa Mangoli

186
×

Anggaran Pusat Diperketat, Pemda Sula Tetap Komitmen Tangani Banjir di Desa Mangoli

Sebarkan artikel ini

Potretone.com, Sanana,- Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan fiskal secara nasional.

Namun, kebijakan ini membawa dampak signifikan bagi pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan berkurangnya aliran dana dari pusat, para kepala daerah dituntut untuk bekerja lebih keras dan kreatif agar pembangunan tetap berjalan.

Hal tersebut turut dirasakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Meskipun sedang menghadapi keterbatasan anggaran, Pemda Sula tetap bergerak cepat melakukan normalisasi sungai di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, pasca banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa hari lalu.

“Meski kita sedang dihadapkan pada efisiensi anggaran, namun kami tetap diperintahkan oleh Bupati untuk segera melakukan normalisasi kali (sungai) di Desa Mangoli setelah banjir kemarin. Ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Sula, H. Buhari Buamona kepada wartawan, Selasa (2/9/25).

Buhari menjelaskan bahwa saat ini dua unit ekskavator telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pekerjaan normalisasi sungai.

“Dua alat berat sudah tiba di Desa Mangoli. Normalisasi kali akan kami lakukan sesuai aspirasi masyarakat. Titik-titik penyumbatan yang menyebabkan banjir juga telah kami identifikasi dan semuanya akan ditangani,”pungkasnya.

Langkah ini menjadi bukti bahwa di tengah keterbatasan anggaran, Pemda Sula tetap berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat dari bencana. (RA)

banner 728x90banner 728x90banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

POTRETONE.com, SANANA,- Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang DKI Jakarta melaporkan Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsih Mus, bersama sejumlah pejabat daerah ke Polres Kepulauan Sula terkait dugaan penguasaan dan pembukaan lahan perkebunan di kawasan Hutan Lindung Pulau Sulabesi, Maluku Utara.

Berita

POTRETONE.com, JAKARTA,- Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10/2026). Mereka mendesak lembaga antirasuah itu memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, untuk mengklarifikasi dugaan keterkaitan dengan enam persoalan anggaran dan proyek pemerintah daerah.