Potretone.com, Sanana – Fron bersama OKP dan Individu Demokrasi di Kepulauan Sula, pagi tadi menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Kepulauan Sula. Senin, (25/3/24).
Aksi tersebut yang dilaksanakan Fron bersama OKP dan Individu Demokrasi, sebagai bentuk protes kelangkaan BBM Jenis minyak tanah (Mitan) di Kepulauan Sula saat ini meresahkan warga.
Presiden BEM STAI Babussalam Sula, Jisman Leko dalam orasinya menyampaikan, dengan melihat fenomena yang terjadi di kepulauan sula saat ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah yang cukup meresahkan masyrakat.
“Terutama untuk ibu-ibu dan untuk pengguna transportasi laut yang menggunakan bahan bakar minyak tanah seperti sped boot,bodi batang dan viber. Hal ini perlu adanya perhatian pemerintah daerah, dalamb hal ini dalah bupati kepulauan sula, disprindagkop, DPRD dan juga penyuplai minyak tanah PT Sanana Lestari.”ujarnya.
Selain itu, Jisman juga meminta kepada Polres Kepulauan Sula, agar dapat menindak tegas pada oknum-oknum tertentu yang sengaja menimbun BBM, sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM Jenis Minyak Tanah.
“Dengan kelangkaan BBM, kami yakin pasti ada sesuatu yang tidak benar sehingga terjadinya kelangkaan BBM. Oleh Krena itu, Kami meminta kepada Polres Kepulauan Sula agar segra dapat menindak tegas pangkalan-pangkalan yang ada di kepulauan sula untuk ditertibkan. Dan juga kami berharap, oknum-oknum tertentu yang sengaja membackup tolong dibinasakan.”tegas Presma STAI Babussalam Sula.
Pada kesempatan yang sama, Jisman menilai Buapati Kab. Kepulauan Sula dengan konsep Sula Bahagia untuk digenjot sebagai kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Sula, sepertinya kesejatraan itu hanya sekelompok orang-orang derkatnya, bukan untuk masyarakat klas bawah.
“Kelangkaan BBM dari 3 hari sebelum puasa sampai saat ini masi tetap sama. Pemda, DPRD dan PT Sanana Lestari merasa senang kalu rakyat tidak mendapatkan BBM jenis minyak tanah.”ucap Jisman.
Selain itu adapun bentuk tuntutan aksi diantaranya sebagai berikut :
1. Mendesak pemerintah daerah melalui disprindagkop segera menetralisasi harga minyak tanah di pangkalan.
2. PT Sanana Lestari segera cabut izin operasional pangkalan yang terindikasi nakal di kepulauan sula.
3. Aparat penegak hukum segera menagkap oknum mahfia BBM.
4. Mendesak Disprindagkop dan PT Sanana Lestari segera mengeluarkan kebijakan untuk pangkalan khusus Motoris Longboat dari Pulau Mangoli.
5. Kapolres kabupaten kepulauan sula segera telusuri dan tangkap oknum polisi yang terindikasi terlibat dalam permainan Minyak Tanah
6. Bupati Sula segera evaluasi kinerja Kadis Disprindagkop.
(**)
