Potretine.com, Sanana,- Proyek pembangunan tower di Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, kini disorot tajam oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD setempat. Proyek bernilai lebih dari Rp3 miliar itu diduga kuat tidak menjalankan prinsip transparansi setelah ditemukan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Selasa, (14/4/2026).
Kondisi tersebut memicu kecurigaan publik dan DPRD, lantaran proyek pemerintah dengan nilai anggaran besar semestinya wajib menampilkan papan proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ketua Pansus DPRD Kepulauan Sula, Julkifli Umagapi, menyebut temuan di lapangan tersebut sebagai indikasi serius adanya ketidaktertiban dalam pelaksanaan proyek.
“Kalau proyek dengan nilai fantastis sampai lebih dari Rp3 miliar, papan proyek itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Supaya publik tahu sumber anggaran dan besarannya,” tegasnya.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Tidak ditemukan papan informasi proyek maupun penjelasan terkait plafon anggaran dan pelaksana kegiatan.
“Temuan kami jelas, tidak ada papan informasi sama sekali. Ini bukan hal kecil, ini masalah serius,” ujar Julkifli.
Ia bahkan menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa, melainkan membuka ruang dugaan adanya praktik pekerjaan yang tidak transparan sejak awal.
“Itu pekerjaan yang tidak benar. Bagaimana mungkin proyek pemerintah dijalankan tanpa transparansi dasar seperti itu,” katanya dengan nada keras.
Pansus DPRD Kepulauan Sula memastikan akan mengusut persoalan ini lebih jauh. Langkah tegas akan ditempuh dengan meminta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), termasuk Dinas Kominfo.
“Sudah 12 OPD yang kami surati. Infokom kemungkinan juga akan kami panggil,” jelasnya.
Pansus menegaskan, temuan ini akan menjadi pintu masuk untuk membongkar lebih jauh pola pelaksanaan proyek di lapangan, termasuk dugaan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.
“Ini bukan hanya soal papan proyek, tapi soal sistem. Kami akan telusuri bagaimana skema pekerjaan ini berjalan,” tegas Julkifli.
Terkait kemungkinan investigasi langsung ke lokasi, Pansus memastikan langkah itu tetap akan dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kami akan turun langsung. Yang jelas masih dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula,” pungkasnya.
(Ris)
