Potretone.com, Sanana,- Pembangunan Masjid Tri Sula di Kabupaten Kepulauan Sula kini tak sekadar menuai sorotan, ia berubah menjadi bola panas. Proyek yang digadang-gadang sebagai ikon religius di lingkungan Istana Daerah (ISDA) justru terkesan mangkrak, meski duit rakyat yang dikucurkan sudah tembus lebih dari Rp1 miliar.
Kondisi ini bikin publik geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, anggaran besar sudah digelontorkan, tapi hasil di lapangan masih jauh dari kata layak. Banyak yang mulai bertanya: ini proyek serius atau sekadar bancakan anggaran?
Dicicil Tiap Tahun, Anggaran Malah Bengkak
Data menunjukkan pembangunan dilakukan bertahap sejak 2021. Tahun 2023 masuk Tahap III dengan nilai sekitar Rp500 juta. Lanjut lagi 2024 Tahap IV dengan tambahan Rp400 juta dari APBD.
Kalau ditotal dari awal, angkanya sudah lebih dari Rp1 miliar. Tapi sampai sekarang? Masjid belum juga difungsikan maksimal. Warga pun mulai sinis, uangnya jalan terus, progresnya jalan di tempat.
Model pembangunan “dicicil” tiap tahun ini juga disorot. Secara administratif mungkin sah, tapi di lapangan pola begini sering dicap sebagai celah empuk buat pemborosan, bahkan dugaan kongkalikong.
Janji Tinggal Janji, Realisasi Amburadul
Pemerintah daerah sebelumnya sempat pede. Awal 2024, proyek disebut sudah tahap finishing. Bahkan digelar seremoni pemancangan tiang Alif, lengkap dengan simbol-simbol percepatan pembangunan.
Tapi realitanya? Jauh panggang dari api.
Bangunan belum berfungsi optimal, progres tak jelas, dan janji tinggal janji. Publik pun mulai kehilangan kepercayaan. Jangan-jangan yang dikejar cuma seremoni, bukan penyelesaian.
Aktivis: Ini Sudah Red Flag, Jangan Ditutup-tutupi
Aktivis Kepulauan Sula, Suwandi Kailul, angkat suara. Ia menilai proyek ini sudah masuk kategori “lampu merah”.
“Ini bukan proyek receh. Anggaran lebih dari satu miliar, tapi hasilnya kabur. Ini harus diaudit total, jangan main-main,” tegasnya, Senin (30/03/2026).
Menurutnya, pola penganggaran bertahap justru rawan jadi modus lama: anggaran dipecah-pecah, kontrol lemah, ujung-ujungnya bocor di sana-sini.
“Kalau tiap tahun disuntik dana tapi progres nggak jelas, publik berhak curiga. Ini duit rakyat, bukan duit pribadi,” sindirnya.
Ia mendesak aparat penegak hukum, inspektorat, hingga BPK untuk turun tangan. Bukan audit biasa, tapi audit investigatif yang bongkar semua dari hulu ke hilir.
Dari ‘Patungan’ ke APBD, Ada Apa?
Yang bikin makin janggal, jejak awal proyek ini juga tak bersih-bersih amat. Pada 2021, sempat muncul isu pembangunan dilakukan lewat “patungan” pejabat, bukan mekanisme resmi.
Tapi di tahun-tahun berikutnya, tiba-tiba masuk APBD dan ditenderkan. Perubahan jalur pendanaan ini bikin publik makin curiga. Proyek ini sebenarnya dari awal sudah rapi, atau baru “dirapikan” belakangan?
Pemda Diminta Jangan Bungkam
Sampai sekarang, belum ada penjelasan gamblang dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Diamnya pemerintah justru memperkeruh situasi.
Publik butuh jawaban, bukan basa-basi:
Berapa total anggaran sebenarnya?
Sudah sejauh mana progres fisik?
Siapa yang bertanggung jawab kalau proyek ini gagal?
Kalau terus dibiarkan tanpa transparansi, Masjid Tri Sula bukan lagi simbol religius. Ia berpotensi jadi monumen kegagalan atau lebih parah, simbol bagaimana uang rakyat bisa lenyap tanpa kejelasan.
(Ris)
